• Sabtu, 22 Januari 2022

Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka Mendesak Jokowi Menerbitkan Perpres OGV

- Rabu, 3 November 2021 | 23:00 WIB
Cara membuat anggaran usaha (/@karolina-grabowska)
Cara membuat anggaran usaha (/@karolina-grabowska)

STRATEGI.ID - Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka mendesak Jokowi agar menerbitkan peraturan presiden (perpres) sebagai pijakan implementasi Open Goverment Partnership (OGP) di Indonesia.

"Peraturan presiden untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan sebagai inisiator dan anggota OGP yang memasuki usia satu dekade," tulis Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka, Rabu (3/11/21).

Menurut forum masyararakat sipil untuk kemitraan pemerintah terbuka yang terdiri dari 47 organisasi masyarakat sipil itu, selama ini pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip OGP. Hingga saat ini, belum adai payung hukum yang kuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan OGP secara kolaboratif antara masyarakat sipil dan pemerintah.

Baca Juga: Gus Baha: Adopsi Anak Itu Dilarang dalam Islam, Ada Cara dan Syarat Supaya Sah dan Diperbolehkan Agama

"Pemerintah terkesan tidak menganggap rencana aksi OGP sebagai urusan wajib yang harus dipenuhi baik dalam program maupun anggaran," kata mereka.

Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka menyampaikan bahwa OGP merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret pemerintah untuk mempromosikan dan mewujudkan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Anggun C Sasmi punya Rumah dan Hutan Pribadi di Perancis

Namun, hingga saat ini Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam tata kelola data. Terutama yang terkait data anggaran, pelayanan publik, lingkungan dan sumber daya alam, keterbukaan kontrak baik dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun beneficial ownership, serta data terkait proses-proses pembentukan kebijakan.

"Keanggotaan OGP pun belum mampu menyelesaikan persoalan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, korupsi dan minimnya inovasi yang substansial untuk perbaikan," tambah Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka.

Baca Juga: Bamsoet Dukung Tim Louvre Indonesia Berlaga di ASEAN Basketball League 2022

Halaman:

Editor: Antonius Danar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Data Masyarakat PBI Antar Kementerian Tidak Sinkron

Rabu, 24 November 2021 | 20:00 WIB

MUI Mengharamkan Uang Kripto, Media Dunia Heboh

Sabtu, 13 November 2021 | 12:00 WIB

LPEI Tingkatkan Devisa Bali dengan Garam Kusamba

Rabu, 10 November 2021 | 10:00 WIB

Jadikah Ibu Kota Pindah, Bagaimana Anggarannya?

Rabu, 13 Oktober 2021 | 17:45 WIB
X