• Minggu, 28 November 2021

Data Masyarakat PBI Antar Kementerian Tidak Sinkron

- Rabu, 24 November 2021 | 20:00 WIB
Rapat Kerja Komisi IX dengan Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, DJSN, dan BPS, Rabu (24/11/2021) (Tangkapan layar Youtube)
Rapat Kerja Komisi IX dengan Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, DJSN, dan BPS, Rabu (24/11/2021) (Tangkapan layar Youtube)

STRATEGI.ID - Data masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak sinkron dan berbeda di setiap kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR meminta pemerintah membenahi data PBI dan menyelesaikan data ganda dan persoalan lainnya sehingga sinkron antar kementerian/lembaga.

“Data di Indonesia untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) itu sengkarutnya tidak habis-habis, padahal kalau kami ikuti, di Kemensos pendataan bolak-balik diadakan hampir setiap periode ada saja yang berubah, semua ikut mendata juga,” ujar anggota Komisi IX Dewi Asmara dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Kesehatan, Rabu (24/11/21).

Baca Juga: Kecewa Ketidaktegasan OJK, Korban Fraud Surati Presiden dan Kemenkeu

Politisi dari Fraksi Golkar ini menyontohkan, data BPS per akhir Maret 2021 menyebutkan jumlah orang miskin mencapai 27,54 juta. Angka ini naik 1,12 juta dibandingkan akhir Maret 2020. Kendati angka orang miskin naik, jumlah PBI justru turun. Dalam data Kemensos, ada 96,8 juta orang PIB, namun pada semester I tahun 2021 ada penurunan PBI 255.349 orang.

“Kami melihat jumlah orang miskin naik tetapi jumlah PBI turun. Ini ada yang aneh. Ada yang salah. Saya tidak tahu kenapa bisa begini, kami akan melakukan pendalaman,” ujar Dewi.

Baca Juga: Mandalika Marshal 'yang Melakukan Break for Prayers' Dapat Pujian dari Bos Dorna

Data ini berimplikasi pada realisasi APBN. Sebab, terjadi kekurangan penerimaan sebanyak 1,12 juta orang. Dampaknya pada data PBI 2021, yakni alokasi APBN di-refocusing sebesar Rp2 triliun.

“Ini bukan jumlah kecil. Artinya ketika pemerintah mengadakan anggaran sebesar itu, kita sama-sama tahu pemerintah itu juga ada pinjaman utang, kalau ternyata ini tidak dipakai sampai di-refocusing Rp2 triliun, berarti ini ada perencanaan salah. Padahal ketika di data BPS ,orang miskin bertambah tapi kok anggaran dikurangi,” kata Dewi.

Baca Juga: Apa Itu Perverse Family ? Film Horor yang Viral di TikTok dan Twitter

Anggota Komisi IX lainnya, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan ada lima lembaga/kementerian yang terkait dengan PBI. Lima lembaga itu adalah Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, dan BPS. Ternyata terkait dengan PBI, data dari setiap Kementerian itu berbeda-beda.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Data Masyarakat PBI Antar Kementerian Tidak Sinkron

Rabu, 24 November 2021 | 20:00 WIB

MUI Mengharamkan Uang Kripto, Media Dunia Heboh

Sabtu, 13 November 2021 | 12:00 WIB

LPEI Tingkatkan Devisa Bali dengan Garam Kusamba

Rabu, 10 November 2021 | 10:00 WIB

Jadikah Ibu Kota Pindah, Bagaimana Anggarannya?

Rabu, 13 Oktober 2021 | 17:45 WIB
X