• Rabu, 20 Oktober 2021

Meluruskan Pernyataan Bung Radhar Yang Keliru

- Jumat, 3 September 2021 | 10:50 WIB
Meluruskan Pernyataan Bung Radhar Yang Keliru (Dok )
Meluruskan Pernyataan Bung Radhar Yang Keliru (Dok )

STRATEGI.ID - Membaca tulisan Bung Radhar Tribaskoro yang dimuat pada salah satu media online pada Kamis (02/09/21), membuat saya terkejut.

Menurut saya ada salah tafsir dari Bung Radhar, terkait isi pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, saat Rakernas II PAN yang digelar di Rumah PAN (DPP PAN) secara virtual pada Selasa (31/08/21) lalu.

Ada kegelisahan Bang Zulhas terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, sejak era orde lama, orde baru, sampai era reformasi.

Baca Juga: Ditanya Sengkarut Partai Ummat, Mumtaz: Tak Tau Menahu, Saya Kader PAN

Bang Zulhas pun mengkaji secara mendalam perkembangan demokrasi di Indonesia yang pasang surut.

Pertama adalah demokrasi parlementer (1945-1959), sistem ini oleh para ahli tidak dianggap cocok, karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

Kedua demokrasi terpimpin (1959-1965), sistem ini menyimpang dari UUD 1945, presiden berkuasa penuh dan membatalkan pembatasan periodesasi presiden selama 5 tahun. Kalau saya meminjam istilah Bung Radhar "periode gelap yang menegakan kediktaturan".

Baca Juga: Pengamat Nilai PAN Peluang PAN Masuk Koalisi Besar dengan Konsekuensi Kursi Menteri

Ketiga Demokrasi Pancasila Era Orde baru (1965-1998), sistem ini sangat konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Tapi seiring berjalannya waktu, demokrasi diera orba peran presiden justru dominan dan pada prakteknya demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1999-sampai sekarang), iklim demokrasi Indonesia mulai tumbuh subur, ini ditandai dengan dibukanya kran kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Sehingga keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemuliaan Akhlak dan Keteladanan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:00 WIB

Atasi Pinjaman Online, Jamin Hak Dasar Rakyat!

Minggu, 17 Oktober 2021 | 23:00 WIB

Utang 'Tersembunyi' dari China?

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 00:00 WIB

Jokowi Membuat Banyak Orang Gila

Selasa, 12 Oktober 2021 | 20:00 WIB

Krisis Energi vs EBT & Covid

Jumat, 8 Oktober 2021 | 15:45 WIB

Mati Berdiri Ala Indonesia

Rabu, 6 Oktober 2021 | 10:00 WIB

Tak Usah Malu Kepada Risma

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:05 WIB

Sejarah Kelam GESTOK di Indonesia

Selasa, 5 Oktober 2021 | 09:15 WIB

Giring Bermental Miring, Anies Tetap Humanis

Kamis, 23 September 2021 | 11:45 WIB

Hentikan Konflik Petani

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB

Berpartai Dengan Riang Gembira Ala Bang Jago

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB

Krisdayanti Menyingkap Kebenaran Publik

Senin, 20 September 2021 | 18:25 WIB

Rocky Gerung Meraung, Penguasa Limbung

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB

Mendamba Independensi Jurnalis

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB

Memiliki Kehilangan dan Ketiadaan

Kamis, 16 September 2021 | 14:20 WIB
X