• Rabu, 20 Oktober 2021

Jokowi Dorong Mobil Listrik? Indonesia Punya Nikel Berlimpah, Tetapi Yang Kontrol Tiongkok

- Jumat, 17 September 2021 | 11:15 WIB
Jokowi Dorong Mobil Listrik? Indonesia Punya Nikel Berlimpah, Tetapi Yang Kontrol Tiongkok (Ilustrasi/Dok:sekpres)
Jokowi Dorong Mobil Listrik? Indonesia Punya Nikel Berlimpah, Tetapi Yang Kontrol Tiongkok (Ilustrasi/Dok:sekpres)

STRATEGI.ID - Presiden Jokowi boleh berbangga karena sudah meresmikan groundbreaking pabrik batteray (lithium) untuk bahan baku pembangunan mobil listrik di Kerawang Jawa Barat yang akan dibangun perusahaan Korea Selatan, Hyndai dan LG bekerjasama dengan Indonesia Baterai Corporatoion (IBC/Petamina, PLN, MIND ID/PT Aneka Tambang). Kita tentu mengapresiasi karena BUMN tambang dan PLN terlibat langsung dalam ekosistem pembuatan mobil listrik mulai dari hulu (bijih nikel), hilir (pabrik lithium) sampai kelistrikan. Artinya BUMN ikut andil dalam proyek strategis mobil listrik yang sudah menjadi paradigma baru dunia sekarang ini.

IBC adalah gabungan empat perusahaan BUMN, PT Pertamina (Persero), PLN (Persero), MIND ID dan ANTM. IBH diharapkan menjadi motor penggerak kebijakan mobil listrik. ANTM adalah perusahaan anggota holding MIND ID yang bukan hanya memiliki konsesi emas (Pongkor dan Cibaliung/Jawa Barat), tetapi memiliki konsesi nikel tersebar di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua. Total cadangan nikel ANTM mencapai 1.362 miliar ton (Baca:Laporan Tahunan ANTM:2019) Tahun 2021, produksi feronikel ANTM diprediksi mencapai 26,000 ton dan produksi bijih nikel mencapai 8,44 juta wet metric ton (wmt ), naik 77 persen dari tahun 2020 sebesar 4,76 juta wmt. Ini menjanjikan di tengah kenaikan harga nikel global.

Baca Juga: Ikuti Trend Mobil Listrik , Porsche Perkenalkan Mission R Concept

Prospek IBC juga didukung kebijakan global-nasional. Di level global, Amerika Serikat di bawah Presiden terpilih, Joe Biden akan menyediakan dana triliunan dolar untuk infrastruktur mobil listrik. Cina menargetkan 350.000 unit penjualan mobil listrik tahun 2025 dan Eropa menargetkan 300.000 unit mobil listrik tahun 2030. Sementara di tingkat nasional, presiden Jokowi pun telah memembuat PP No.55 Tahun 2019, Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan. Penutupan ekspor nikel dan kewajiban membangun smelter juga adalah langkah strategis pemerintah mengamankan pasokan untuk pengembangan mobil listrik.

Ini penting karena ke depan, produsen-produsen otomotif dipaksa beradaptasi dengan kebijakan baru ini. Produsen otomotif besar, seperti Mitsubishi, Honda dan Toyota mulai menginvestasikan sekitar Rp 100 triliun untuk pengembangan mobil listrik. Penjualan mobil listrik produsen-produsen mobil listrik dunia pun meningkat. Tesla (Amerika Serikat) misalnya, menjual 97,000 mobil listrik tahun 2019 atau meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 83,777 unit. (Baca: Tesla:2020) sementara, Volkswagen (Eropa) juga menjual 212,000 unit mobil listrik tahun 2020, naik 158 persen dibandingkan tahun 2019. Banyak analis dunia memperkirakan pasar mobil listrik dunia akan tumbuh US$53 miliar tahun 2025. Ini menjadi berkah bagi ANTM dan Indonesia.

Baca Juga: Honda Indonesia Daftarkan Hak Paten Honda E

Kebijakan mobil listrik penting mengingat Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar atau 27 persen berkontribusi untuk nikel dunia. Indonesia menyumbang 72 juta ton cadangan nikel dari 139.419.000 nikel dunia. Australia hanya menyumbang 15 %, Brasil hanya 8 persen, Rusia 5 % dan lainnya 20 %. Itu artinya, Indonesia harus memiliki posisi tawar tinggi dalam pembangunan mobil listrik, tak boleh mengemis mendatangkan produsen mobil listrik dunia, seperti TESLA . Jika mereka tak menawarkan benefit untuk negara, untuk apa dipaksakan, toh Indonesia menjadi raja nikel dunia.

Ini penting untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mengingat produksi minyak nasional hanya 750.000 barel per hari, sementara kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik mencapai 1,4 juta barel per hari. Indonesia harus mengimpor sekitar 700, 000 barel minyak dari pasar internasional yang membuat neraca perdagangan defisit dan APBN tekor. Dengan perlihan ke mobil listrik, Indonesia bisa selamat dari kelangkaan BBM, jurang defisit dan menciptakan energi bersih. Maka, saatnya pemerintah mengandalkan perusahaan negara, sekelas ANTM menopang kebijakan ini.

Baca Juga: 2019 KIA Mulai Jualan Mobil Listrik

Di industry nikel, pemerintah Jokowi perlu diberi masukan. Kepemilikan asing di industri nikel masih dominan, terutama perusahaan-perusahaan Tiongkok. Korporasi asing masuk melalui mitra dengan pengusaha domestik dan paling gencar membangunan smelter. Data Kementerian ESDM (2020) menyebutkan, peta industri nikel nasional bergeser dengan cepat dalam waktu 4 tahun belakangan. Pada tahun 2014, produksi nikel masih dikuasai INCO (Brasil/25persen), ANTM (19 persen) dan perusahaan lainnya (3 persen).

Halaman:

Editor: Ronald Loblobly

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemuliaan Akhlak dan Keteladanan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:00 WIB

Atasi Pinjaman Online, Jamin Hak Dasar Rakyat!

Minggu, 17 Oktober 2021 | 23:00 WIB

Utang 'Tersembunyi' dari China?

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 00:00 WIB

Jokowi Membuat Banyak Orang Gila

Selasa, 12 Oktober 2021 | 20:00 WIB

Krisis Energi vs EBT & Covid

Jumat, 8 Oktober 2021 | 15:45 WIB

Mati Berdiri Ala Indonesia

Rabu, 6 Oktober 2021 | 10:00 WIB

Tak Usah Malu Kepada Risma

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:05 WIB

Sejarah Kelam GESTOK di Indonesia

Selasa, 5 Oktober 2021 | 09:15 WIB

Giring Bermental Miring, Anies Tetap Humanis

Kamis, 23 September 2021 | 11:45 WIB

Hentikan Konflik Petani

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB

Berpartai Dengan Riang Gembira Ala Bang Jago

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB

Krisdayanti Menyingkap Kebenaran Publik

Senin, 20 September 2021 | 18:25 WIB

Rocky Gerung Meraung, Penguasa Limbung

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB

Mendamba Independensi Jurnalis

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB

Memiliki Kehilangan dan Ketiadaan

Kamis, 16 September 2021 | 14:20 WIB
X