• Minggu, 23 Januari 2022

PRIMA Lapor KPK Terkait Dugaan Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Bisnis Tes PCR

- Kamis, 4 November 2021 | 14:00 WIB
Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal (Pribadi)
Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal (Pribadi)

STRATEGI.ID - Belakangan ini rakyat Indonesia dibuat bingung dan resah mengenai aturan dan penetapan harga yang selalu berubah-ubah terkait kewajiban tes polymerase chain reaction (PCR) yang digunakan sebagai syarat untuk bepergian menggunakan moda transportasi pesawat terbang.

Sempat menyentuh harga di atas 2 jutaan rupiah, kini biaya tes PCR turun menjadi 275 ribu rupiah untuk wilayah Jawa dan Bali dan 300 ribu rupiah untuk daerah lain.

Baca Juga: Menparekraf: Vaksinasi NTB Syarat Utama Sukses World Superbike 2021

Keresahan dan kebingunan itu makin menjadi-jadi ketika Majalah TEMPO melaporkan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk “bermain” dalam bisnis tes PCR, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang mengelola laboratorium GSI menjalankan bisnis tes PCR dan memiliki lima cabang di Jakarta dan sekitarnya memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan kedua Menteri itu, yakni PT Toba Sejahtera, PT Toba Bumi Energy dan PT Adaro Energy.

Baca Juga: Jejak Perjuangan Sang Karismatik Jenderal Sudirman

Berdasarkan pada laporan itu, kuat dugaan adanya upaya gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam melindungi kepentingan bisnisnya.

Sebab, PT GSI baru didirikan pada April 2020 dan beroperasi pada Agustus 2020 namun sudah mampu mengadakan lebih dari 700 ribu kali tes PCR dan sudah membukukan pendapatkan sebesar 3,29 miliar rupiah.

Baca Juga: Senjata Nuklir Cina Maju Pesat, hingga Disebut Mampu Membungkam Serangan AS

Pertanyaannya, apakah mekanisme pengadaan barang dan layanan jasa yang dilakukan oleh PT GSI sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau justru ada ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar oleh mereka? Berkaitan dengan hal itu.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kembalikan Golkar Pada Aktivis dan Profesional

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:30 WIB

Tanah Air Marhaenisme VS Masyarakat Ekonomi Asean

Minggu, 23 Januari 2022 | 10:00 WIB

Sepak Bola, Nasionalisme dan Ketuhanan

Minggu, 26 Desember 2021 | 10:00 WIB

Dukung Penghapusan Kekerasan Seksual

Minggu, 14 November 2021 | 18:30 WIB

Kemuliaan Akhlak dan Keteladanan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:00 WIB

Atasi Pinjaman Online, Jamin Hak Dasar Rakyat!

Minggu, 17 Oktober 2021 | 23:00 WIB

Utang 'Tersembunyi' dari China?

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 00:00 WIB

Jokowi Membuat Banyak Orang Gila

Selasa, 12 Oktober 2021 | 20:00 WIB

Krisis Energi vs EBT & Covid

Jumat, 8 Oktober 2021 | 15:45 WIB
X