• Rabu, 17 Agustus 2022

Keraton, Kebudayaan Nusantara, dan Pancasila

- Jumat, 1 Juli 2022 | 20:00 WIB
Muhammad Sabri / Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Keraton, Kebudayaan Nusantara, dan Pancasila  (pribadi )
Muhammad Sabri / Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Keraton, Kebudayaan Nusantara, dan Pancasila (pribadi )

STRATEGI.ID - Ide menjadikan keraton-keraton dan kerajaan nusantara sebagai "pusat-pusat" kebudayaan dan tradisi di republik tercinta, menarik untuk dikaji lebih jauh, menyusul kemungkinan terpautnya hal itu dengan pengandaian genial Bung Karno: Pancasila sebagai Weltanschauung.

Sejak awal, keraton atau kerajaan nusantara bukan hanya sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi, tapi juga "penjaga" tradisi dan kebudayaan leluhur yang terwariskan dari generasi ke generasi.

Bayang-bayang pekat kebangkitan "feodalisme" di balik gagasan revitalisasi keraton dan kerajaan nusantara, memang tampak sangat kuat aromanya pada masa rezim politik Orba.

Baca Juga: Menkeu RI dan Jajaran Sangat Merasa Kehilangan Teman

Rezim ini mendaku, kolonialisme Belanda sebagai "bapak buah" feodalisme "sukses" sekian ratus tahun mencengkeramkan kuku-kukunya di jantung ibu pertiwi justru karena "kongsi abadi" dua sejoli itu. Politik "pecah belah" dan "adu domba" (devide et empira) yang digencarkan kolonialisme Belanda, menciptakan benturan dan skisma keras di antara anak bangsa yang tak terhindarkan.

Dalam kebijakan ini, kolonialisme Belanda menjadikan keraton-keraton dan kerajaan sebagai "perpanjangan tangan" kekuasaannya. Sementara, kerajaan dan keraton, juga para patriot kesatria yang tak setuju dan melakukan "perlawanan" terhadap kebijakan politik "pecah belah" Kolonial itu, dilumpuhkan.

Sejak itu, stigma yang memosisikan keraton dan kerajaan nusantara sebagai "kaki tangan" kolonialisme demikian kuat tertanam dalam metakognisi masyarakat nusantara.

Terlepas dari konstruksi dan posisi peyoratif keraton dan kerajaan dalam teropong rezim politik Orba, kita coba mengurai anggitan "feodalisme" secara lebih pradah, konseptual, dan dari latar sosio-historis dan kultur nusantara yang otentik.

Baca Juga: Doa Presiden RI Untuk Tjahjo Kumolo

Dalam tradisi kekuasaan politik-ekonomi, kerajaan-kerajaan di Eropa, khususnya Inggris, Prancis, Spanyol, dan Germania, sesungguhnya mereka tidak mengenal "feodalisme" sebagai bagian dari struktur kebangsawanan, kecuali dari sayap "luar" gen aristokrasi.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

77 Tahun Indonesia: Ambruknya Etika Pejabat Publik

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB

Belajar Dari Sifat dan Karakter Dua Serigala

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB

Sandwich Crime 'Dalam Masyarakat' Post Truth

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:30 WIB

Etika, Pancasila dan Kewibawaan Negara

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 22:30 WIB

Publik Mengapresiasi Capaian KPK

Rabu, 3 Agustus 2022 | 16:30 WIB

Rencana Layanan Perkeretaapian di IKN

Sabtu, 30 Juli 2022 | 12:30 WIB

Hamka, Sepercik Kenangan

Minggu, 24 Juli 2022 | 17:35 WIB

Mengais Sosialisme Dalam Makna Idul Adha

Senin, 11 Juli 2022 | 08:00 WIB

Mengais Sosialisme Dalam Makna Idul Adha

Minggu, 10 Juli 2022 | 22:44 WIB

Keraton, Kebudayaan Nusantara, dan Pancasila

Jumat, 1 Juli 2022 | 20:00 WIB

Anies Mengusung Politik Ahlak Bukan Identitas

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB

Miskin Ahlak dan Kefakiran Jiwa

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:30 WIB

Jubir PRIMA: Megawati Gagal Paham Soal Papua

Jumat, 24 Juni 2022 | 19:30 WIB
X