• Rabu, 5 Oktober 2022

Putusan MK Tentang Presidential Threshold Adalah Sebuah Tragedi Demokrasi

- Jumat, 8 Juli 2022 | 11:00 WIB
MK menolak gugatan atau pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Ist)
MK menolak gugatan atau pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Ist)

STRATEGI.ID - MK sdh berulangkali menolak permohonan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu, walaupun para Pemohon mengajukan pengujian dengan pasal UUD 45 yang berbeda dan argumentasi konstitusional yang berbeda.

Dalam permohonan kali ini, MK menyatakan permohonan para anggota DPD tdk punya legal standing, maka dinyatakan “tdk dapat diterima”. PBB punya legal standing tetapi permohonannya ditolak seluruhnya.

MK tetap kukuh dengan putusan sebelumnya, yang mungkin dianggap sebagai “yurisprudensi” yang menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah konstitusional dan tdk bertentangan dengan UUD 45.

Baca Juga: Arema FC Antisipasi Membludaknya Animo Aremania

Saya juga pernah menggabungkan norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E UUD 45 dengan menggunakan tafsir sistematik untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 45.

Tapi MK malah mempreteli ketiga pasal itu satu demi satu untuk mendukung pendapatnya sendiri bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah konstitusional.

Selain itu MK selalu mengemukakan argumen bahwa norma Pasal 222 itu adalah untuk memperkuat sistem Presidensial. Padahal, “executive heavy” yang ada dalam UUD 45 sebelum amandemen sudah sejak lama ditentang.

UUD 45 pasca amandemen justru menciptakan check and balances antar lembaga negara. Tidak ada hubungan korelatif antara presidential treshold dengan “penguatan sistem Presidensial” sebagaimana selama ini didalilkan MK. Politik begitu dinamis, oposisi bisa berubah menjadi partai pemerintah hanya dalam sekejap.

Baca Juga: Kesibukan Bek Persib Bandung Menuju Liga 1 Indonesia

Pasal 222 itu adalah “open legal policy” Presiden dan DPR yang tidak dapat dinilai oleh MK. Saya telah membantah seluruh argumentasi hukum MK tersebut, namun sampai saat ini MK tetap kukuh dengan pendiriannya bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah konstutusional.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Memahami Politisi Pragmatis dan Negarawan

Selasa, 4 Oktober 2022 | 23:00 WIB

KPK Tidak Bermanuver Memberantas Korupsi di Tanah Air

Minggu, 2 Oktober 2022 | 18:35 WIB

Antara Cinta dan Benci

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:00 WIB

77 Tahun Indonesia: Ambruknya Etika Pejabat Publik

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB

Belajar Dari Sifat dan Karakter Dua Serigala

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB

Sandwich Crime 'Dalam Masyarakat' Post Truth

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:30 WIB

Etika, Pancasila dan Kewibawaan Negara

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 22:30 WIB

Publik Mengapresiasi Capaian KPK

Rabu, 3 Agustus 2022 | 16:30 WIB

Rencana Layanan Perkeretaapian di IKN

Sabtu, 30 Juli 2022 | 12:30 WIB
X