Etika, Pancasila dan Kewibawaan Negara

STRATEGI.ID - Negara adalah entitas kehidupan dimana warga hidup bersama dalam wilayah dan hukum yang terpimpin. Suatu bentuk pemerintahan yang menjalankan amanat konstitusi. Memiliki nilai dan tujuan yang menjadi dasar dalam bernegara.

Sama halnya dengan organisasi pada umumnya, negara mempertaruhkan reputasi dan kewibawaannya untuk menjaga kepercayaan tidak saja dari rakyat, tetapi juga dunia internasional.

Begitu pentingnya reputasi, sehingga setiap negara memiliki nilai dasar tentang etika bernegara yang menjadi pedoman bersama. Sebuah kesepakatan yang menjadi perimeter (pembatas dari kebebasan) dan paramater (ukuran perilaku yang di bolehkan).

Baca Juga: Transparansi dan Teknologi Indikator Penting Terwujudnya Parlemen Modern

Etika bernegara ini menjadi hukum dasar yang memuat prinsip dan karakter utama kepribadian setiap warga negara. Sifat ksatria dan patriotisme menjadi tata laku yang berhubungan dengan “ do “ anda “ dont’s”, “ right or wrong “ atau “ can do “ or “ can’t do”, mengarahkan suatu perilaku kolektif pada kesamaan perimeter dan parameter.

Begitu mendasarnya sikap etika bernegara sehingga pelanggaran terhadapnya menjadi kejahatan. Pelanggaran terhadap prinsip utama bernegara mesti mendapatkan hukuman dan konsekuensi serius. Karena pada dasarnya kejahatan terhadap prinsip utama bernegara memiliki resiko terhadap reputasi negara.

Semisal dalam sejarah dunia bagaimana Presiden Nixon mendapatkan ancaman untuk dimakzulkan, meskipun pada akhirnya ia mengundurkan diri akibat terbongkarnya “ kebohongan publik“ yang dikenal dengan skandal water gate.

Demikian pada banyak negara maju seperti Jepang, etika bernegara diajarkan sejak dini kepada rakyat agar karakter warga negara jepang dapat terjaga dan terus berkelanjutan.

Baca Juga: Khusus Wanita yang Mau Panjang Umur, Dengar Nih Kata Ridwan Kamil

Pemimpin lembaga publik patut memberi contoh bagaimana etika bernegara tersebut dipelihara dan di jalankan.

Contoh terakhir adalah pengunduran diri beberapa pejabat publik di bidang keamanan Jepang pasca tertembaknya mantan PM Shinzo Abe.

Beberapa diantaranya melakukan “harakiri” sebagai sikap ksatria atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Dari dua contoh tersebut dapat dilihat bahwa setiap negara berdiri dan digerakkan merujuk pada prinsip serta tujuan yang hendak dicapai bersama.

Baca Juga: Jokowi Buka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD

Tidak terkecuali Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai prinsip utama bernegara, sekaligus prinsip etik untuk mewujudkan suatu negara yang tata tentram kerta raharja.