• Rabu, 5 Oktober 2022

Ketum Projo Mengancam Siapa? Partai, Perbedaan, Demokrasi Atau Konstitusi

- Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:50 WIB
Adian Napitupulu / Sekjen PENA 98 (Persatuan Nasional Aktivis 98) (Ist)
Adian Napitupulu / Sekjen PENA 98 (Persatuan Nasional Aktivis 98) (Ist)

STRATEGI.ID - Pernyataan bernada ancaman dari Ketua Umum Projo "Karena kalau kalah meleset, bos, masuk penjara," akan berdampak panjang termasuk berpotensi menguatnya polarisasi bahkan bisa merusak kualitas proses demokrasi karena demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika proses politik elektoral berjalan dalam kegembiraan bukan dalam ancaman dalam segala macam bentuknya.

Mengkaitkan kalah menang Pemilu dengan Penjara disisi lain bisa diartikan bahwa Projo menuding Presiden Jokowi selama 2 Periode gagal memisahkan penegakan hukum dan pilihan politik dengan kata lain penegakan hukum ditentukan oleh siapa yang menang dalam Pemilu.

Kalimat ketum Projo itu kenapa bisa serupa dengan mind set orde baru yang menggunakan ancaman hukum dalam hal ini penjara pada partai politik dan siapapun yang berbeda pilihan politik dengan Orde Baru. Tentu sangat di sayangkan di era Reformasi saat ini pernyataan serupa masih saja bisa diucapkan.

Baca Juga: Pemain Asing Persik Kediri Gagal Tampil Baik Saat Hadapi Borneo FC

Penjara itu sanksi hukum dari perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan kaidah hukum atau melawan hukum bukan sanksi dari perbedaan Politik bukan sanksi dari perbedaan pilihan dalam pemilu.

Dalam pilkada bahkan pilkades sekalipun, jika hanya ada satu calon maka untuk memastikan hak demokrasi berjalan selalu ada ruang bagi yang tidak bersetuju pada calon itu.

Sehingga panitia penyelenggara pemilihan memungkinkan membuat satu kotak kosong agar Rakyat tetap boleh punya pilihan. Perbedaan Pilihan itu bahkan di lindungi oleh konstitusi kita.

Salah satu kelebihan sistem Demokrasi di banding sistem lainnya adalah karena Demokrasi membuka ruang dan berterima terhadap perbedaan apapun selama sesuai dengan koridor hukum dan nilai nilai Hak Azazi Manusia, termasuk membuka ruang pada perbedaan memilih Capres dan Cawapres bagi Partai dan perbedaan memilih bagi Rakyat dalam bilik suara.

Baca Juga: Borneo FC Buat Panas Persaingan Papan Atas Liga 1 Indonesia

Jadi sebenarnya pernyataan Ketum Projo itu mengancam Partai, mengancam pelaku politik atau justeru mengancam Demokrasi dengan mengancam perbedaan pilihan atau jangan jangan malah mengancam konstitusi yang jelas jelas melindungi Perbedaan. Untuk itu perlu rasanya Ketum Projo meralat dan meluruskan apa maksud dari pernyataannya.***

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Terkini

Memahami Politisi Pragmatis dan Negarawan

Selasa, 4 Oktober 2022 | 23:00 WIB

KPK Tidak Bermanuver Memberantas Korupsi di Tanah Air

Minggu, 2 Oktober 2022 | 18:35 WIB

Antara Cinta dan Benci

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:00 WIB

77 Tahun Indonesia: Ambruknya Etika Pejabat Publik

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB

Belajar Dari Sifat dan Karakter Dua Serigala

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB

Sandwich Crime 'Dalam Masyarakat' Post Truth

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:30 WIB

Etika, Pancasila dan Kewibawaan Negara

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 22:30 WIB

Publik Mengapresiasi Capaian KPK

Rabu, 3 Agustus 2022 | 16:30 WIB

Rencana Layanan Perkeretaapian di IKN

Sabtu, 30 Juli 2022 | 12:30 WIB
X