Strategi.id - Satu-satunya yang masih tersisa dan bisa diharapkan oleh Pemerintah adalah ketidakpercayaan rakyat. Jika sang presiden diberi kepercayaan dan mandat dari rakyat, namun tidak amanah dan sia-sia. Mungkin ketidakpercayaan, sikap skeptis dan apriori rakyat membuat rezim Jokowi bisa bekerja dan lebih baik memperjuangkan nasib rakyat. Meski tanpa embel-embel kekuasaan, tanpa legalitas dan legitimasi rakyat.
Malam 15 Juli 2021 wilayah Sunter, Jakarta Utara. Jokowi memediasi dirinya membagikan sembako langsung kepada warga. Sepertinya Jokowi sudah lupa kalau dirinya seorang presiden RI. Jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah memasuki 2 periode penuh gonjang-ganjing kepemimpinannya.
Jokowi seolah-olah merasa dirinya sedang dalam masa kampanye pilpres, sehingga ia harus turun langsung membagikan sembako untuk masyarakat. Jokowi seperti sedang mengalami ketidaksadaran sebagai presiden yang melalui telunjuknya, hitam-putih nasib rakyat ditentukan. Sementara Jokowi terus larut dalam mimpi pemujaan publik.
Di lain sisi, banyak persoalan negara yang lebih mendesak dan menjadi skala prioritas yang tidak dilakukan Jokowi yang abai dari publikasi. Seharusnya mantan walikota solo 2 periode dan gubernur DKI separuh jalan itu, lebih fokus dan terukur dalam melihat realitas masyarakat dengan struktur masalah yang begitu kompleks. Cukuplah pencitraan pada masa-masa kampanye itu, sebagai janji-janji politik yang harus diwujudkan saat Jokowi sudah menjadi pejabat negara di level tertinggi. Toh setelah menjadi presiden, Jokowi tak perlu kampanye untuk meraih jabatan yang lebih tinggi lagi, seperti Raja Firaun ingin berkuasa absolut dan menjadi Tuhan semesta alam.
Sebagian besar publik menangkap blusukan era pandemi yang dilakukan Jokowi, merupakan langkah "mati gaya". Terlanjur usang dengan pencitraan mengangkat rakyat jelata, namun seketika prakteknya berubah membuat rakyat celaka. Rakyat memang butuh sembako meski sesaat terlebih saat pandemi. Tapi rakyat lebih membutuhkan kepastian penyelenggaraan negara yang menuju pada kesejahteraan.
Jokowi menjadi terbiasa dan terus-menerus mengalihkan perhatian publik dari kenyataan pahit yang dialami negara dan rakyat. Jokowi beserta pemerintahannya gemar menciptakan metafora dari pelbagai krisis sebagai kegagalan tata kelola negara. Institusi pemerintahan dan orang-orang besutannya, kadung menjadi beban negara bukan solusi bagi permasalahan rakyat. Krisis memuncak terutama ditopang oleh aparatur pemerintahan yang tidak "clean and clear", "compatible" dan arogansi sektoral kelembagaan pemerintah. Rezim Jokowi juga bereaksi menyimpang pada aspirasi, dinamika dan tuntutan rakyat. Entah kehabisan akal, atau mungkin terlanjur terdesak, pemerintah menggunakan seragam dan persenjataan kekuasaan sebagai bahasa yang efisien dan efektif dalam komunikasi massa.
*"Citra, Halus lembut"*
Pembagian sembako langsung oleh Jokowi, bukan hanya membuktikan Jokowi tidak memiliki orang-orang pemerintahan disekelilingnya yang memiliki kemampuan teknis operasional. Lebih dari itu menunjukkan bahwa negara sudah tidak mampu lagi membayar pekerja lepas,
memesan aplikasi gosend atau gofood. Atau mungkin juga menggunakan jasa para relawan yang masih banyak menganggur karena belum mendapat jatah kue kekuasaan, untuk sekedar mendistribusikan sembako.
Jokowi benar-benar sendiri, kesepian di tengah keramaian. Dalam banyak hal, terutama janji yang deras mengalir dari ucapannya. Membuat Jokowi dinilai sebagai sosok yang tidak begitu mudah percaya pada para pembantunya. Atau sebaliknya, mungkin juga orang-orang dekatnya menjaga jarak karena Jokowi terlalu uthopis saking penuh improvisasi, disamping melihat Jokowi sudah tidak dipercaya oleh sebagian besar rakyat. Kini Jokowi kembali pada gorong-gorong yang sesungguhnya, namun gelap dan hitam yang menyesakan dada. Bukan gorong-gorong 'artificial' yang indah dan memesona pada saat kampanye.
Asumsi paling minimalis, ada orang dekat yang terus memanfaatkan Jokowi, melakukan proses pembusukan dan berkhianat. Tapi sangat kecil kemungkinan itu, karena Jokowi didukung dan dilindungi korporasi trans nasional termasuk menjadi 'media mainstream darling'. Dilengkapi oleh para relawan, buzzerRp, kapitalis birokrat (kabir), politisi makelar dan seabreg pemuja yang terlanjur menempatkan Jokowi figur pemimpin ideal, sang ratu adil, titisan Soekarno dan beragam halusinasi pemimpin besar dunia lainnya.
Ketidakmampuan Jokowi dan gerombolan konstitusionalnya membedah anatomi struktur persoalan negara. Memicu analisa dan diagnosa yang tidak berbasis data dan empiris. Ini berdampak pada kesalahan identifikasi, formulasi dan solusi dari problematika krusial negara. Selain menyebabkan distorsi dan beresiko fatal pada kebijakan birokrasi. Negara menjadi seperti tanpa pemerintahan dan rakyat terasa tanpa pemimpin.
Ayolah sang presiden, bangun dari tidur, sadarlah dari 'koma"!. Nasib rakyat dan negara seperti di ujung tanduk. Jangankan tindakan, pikiran dan banyak ucapan para pejabat dan politisi yang menopangmu, keblinger dan sontoloyo. Semua sendi kehidupan rakyat yang digerakan institusi pemerintahan cenderung lumpuh. Negara 'kolaps' dan nyaris 'chaos'.
Selagi pandemi belum mengambil semua Keindonesiaan kita. Selama rakyat belum kehilangan seutuhnya NKRI dan Panca Sila. Masih ada kesempatan, jadilah seorang Jokowi yang sesungguhnya. Jokowi tanpa riasan, tanpa iklan, dan tanpa panggung pertunjukan.
Biarkan Jokowi menjadi pemimpin yang lahir dari rakyat dan menjadi rakyat yang melahirkan pemimpin. Seorang presiden yang apa adanya, yang sesunguhnya. Bukan boneka, bukan imitasi dan bukan bayang-bayang.
Jokowi yang tidak berkaca pada cermin yang retak. Karena cermin yang retak hanya menampilkan serpihan-serpihan bukan wujud yang utuh.
Semoga.
Penulis Oleh: Yusuf Blegur / Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
