• Selasa, 19 Oktober 2021

Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi

- Rabu, 1 September 2021 | 10:35 WIB
Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi (Dok )
Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi (Dok )

STRATEGI.ID - Pandemi Covid-19 yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia, tidak hanya menimbulkan konsekuensi logis berupa banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 saja atau pelemahan kapasitas perekonomian nasional, tapi juga berpotensi menjadi faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekhawatiran semacam ini tidak hanya berkembang di Indonesia saja, tapi juga negara-negara lain di belahan dunia lainnya.

Pandemi Covid-19 yang menerpa hampir seluruh negara di dunia menghadirkan limitasi-limitasi tersendiri yang menuntut perubahan cara pandang dan mekanisme kerja yang tidak biasanya. Dalam konteks politik, pandemi Covid-19 telah merubah secara signifikan proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, cara kerja parlemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaan politik elektoral, strategi partai politik dalam mencapai kepentingan politiknya, dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Jadi Wisudawan Terbaik Program Doktor IPDN 2021

Potret kebijakan

Perubahan-perubahan tersebut secara umum merupakan proses natural sebagai bentuk fleksibilitas dan adaptasi terhadap situasi darurat atau kegentingan yang terjadi. Sebagai contoh, penerapan PPKM Darurat yang dikritik masyarakat karena membatasi mereka dalam bermatapencaharian, terkesan tidak demokratis karena tidak sepenuhnya dikehendaki oleh masyarakat. Akan tetapi, formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya berbasis kepentingan rakyat, yakni agar mereka tidak terpapar Covid-19 yang semakin mengganas penyebarannya.

Pada kasus kebijakan PPKM Darurat tersebut, terlihat jelas bahwa formulasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah terkesan tidak berbasis aspirasi rakyat. Namun demikian, pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merujuk pada sirkumstansi yang ada, yang mana kasus positif Covid-19 semakin meluas dan dibutuhkan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengendalikannya. Jika aktivitas masyarakat tidak dibatasi, maka akan memberikan signifikansi negatif terhadap masyarakat itu sendiri.

Demokrasi sejatinya merupakan sistem politik yang paling mapan dan hampir dijalankan oleh seluruh negara di dunia. Indonesia sendiri menganut demokrasi yang berbasis Pancasila. Meskipun frasa “demokrasi” secara eksplisit tidak tercantum pada Pancasila dan konstitusi, namun secara implisit, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah mufakat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam dua konsensus dasar kebangsaan tersebut. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan demokrasi dengan melakukan penguatan pada hak-hak politik warga negara, kebebasan sipil, dan institusi-institusi demokrasi.

Baca Juga: Maman Abdurrahman: Pandawa Nusantara Hadir Membangun Ekosistem Demokrasi sebagai Tatanan Hidup Bersama

Tidak dimungkiri, meskipun merupakan sistem politik yang mapan dan memiliki keselarasan dengan ideologi dan konstitusi, masih terdapat celah besar dan tantangan dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Celah besar dan tantangan tersebut tergambar jelas di era pandemi Covid-19 saat ini. Dalam konteks pemerintah, jika pemerintah tidak berkhidmat secara teguh pada Pancasila dan konstitusi, maka peluang untuk menjadi situasi yang disebut oleh Colin Crouch (2004) sebagai “post-democracy” yang bercorak otoriter dan totalitarian sangat terbuka lebar. Atas nama keamanan dan kepentingan masyarakat, pemerintah bisa saja terjebak pada sentralisme pengambilan keputusan, bahkan pemusatan kekuasaan.

Dilema demokrasi

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Manusia Silver

Minggu, 3 Oktober 2021 | 17:30 WIB

Korupsi, Nilai Agama dan Kompartementalisasi

Minggu, 26 September 2021 | 18:00 WIB

Membawa Anak ke Mal Saat PPKM , Apa Pentingnya?

Kamis, 23 September 2021 | 12:45 WIB

Gabriella Maelani

Senin, 20 September 2021 | 06:00 WIB

Kartu Prakerja "Rumah Cokro Raksasa" di Era Digital

Minggu, 19 September 2021 | 20:00 WIB

Mampukah Indonesia 'Mengatur' AS dan China di G20?

Minggu, 19 September 2021 | 13:05 WIB

Proyek Strategis MBTK yang Tersandera

Kamis, 9 September 2021 | 11:30 WIB

Urgensi PPHN dan Visi Indonesia 2045

Sabtu, 4 September 2021 | 08:55 WIB

Keadilan Sosial Sebagai Pondasi Kemajemukan

Kamis, 2 September 2021 | 08:20 WIB

Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi

Rabu, 1 September 2021 | 10:35 WIB

Ekulibrium Pandemi dan Infodemi Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:00 WIB
X