• Selasa, 19 Oktober 2021

Keadilan Sosial Sebagai Pondasi Kemajemukan

- Kamis, 2 September 2021 | 08:20 WIB
Foto Ilustrasi (Pixabay)
Foto Ilustrasi (Pixabay)

STRATEGI.ID - Pada akhirnya, hanya dengan keadilan sosial, Indonesia akan menjadi tegak dalam semangat kebhinnekaan dan kemajemukannya. Seperti yang pernah menjadi komitmen para pendiri bangsa dan ditegaskan kembali oleh tokoh nasionalis yang religius seorang Anies Baswedan. Bahwasanya, NKRI didirikan tidak untuk satu golongan atau satu kelompok saja. Akan tetapi kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang tak terkira itu. Upaya merebut kemerdekaan yang bertujuan membangun masyarakat yang adil makmur itu. Semata-mata untuk semua anak bangsa tanpa terkecuali.

Narasi Mayoritas minoritas, kekinian semakin gencar berkumandang dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seolah ada dikotomi dalam diksi itu. Ungkapan sedikit dan banyak, terkait komposisi jumlah dalam masyarakat, cenderung mulai ditempatkan dalam posisi yang saling berhadap-hadapan. Friksi itu kemudian berpolarisasi menjadi konfrontasi psikologis. Meskipun belum menjadi konflik, tetap rentan mengemuka dalam kelas agama, suku dan perbedaan status sosial lainnya. Sebuah sinyal dan deteksi yang harus direspon dan diantisipasi dengan kebijakan negara yang terintegrasi. Tentunya melalui langkah-langkah pencegahan, pemetaan dan identifikasi masalah serta solusi, baik dalam pendekatan kerangka kultural maupun struktural.

Dalam ranah interaksi, idiom keberagaman identitas dan tradisi itu, sebelumnya sudah menjadi arsitektur dan bangunan sosial yang indah berwujud toleransi dan harmoni di negeri ini.
Nilai-nilai dan kearifan bangsa, sejak lama telah menjadi bagian dari konsensus nasional seperti yang tertuang dalam UUD 1945 dan Panca Sila. Sayangnya, aspek kuantitatif kebangsaan yang mulai dipersoalkan, berupa besar kecil populasi dalam naungan NKRI, kini bertransformasi menjadi suara-suara yang penuh agitasi dan propaganda. Perbedaan yang manusiawi dan alamiah itu mulai dipertentangkan. Mengancam keselarasan kehidupan dan ekosistem struktur masyarakat.

Baca Juga: Hari Pers Nasional, Kapolda Banten Ajak Insan Pers Rajut Keberagaman

Kemajemukan yang harusnya bisa menjadi keunikan, kekayaan dan keunggulan bangsa, seiring waktu tergerus karena politisasi. Persoalan akses ekonomi dan perlakuan hukum, menjadi faktor utama diseputar kerenggangan hubungan antar kelompok masyarakat. Bukan hanya menjadi potensi konflik horisontal, penyakit sosial ini mulai menuding kebijakan pemerintah sebagai pemicunya.

Berikut ada beberapa poin krusial sehubungan dengan upaya kelestarian kebhinnekaan, yang sangat menggangu dan berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan jika dibiarkan larut dan terus berkembang.

1. Politik identitas yang berlebihan yang merangsang semangat ambisi, dominasi dan hegemoni. Kemunculan politik identitas yang direpresentasikan berdasarkan agama, kesukuan dan pengelompokan kelas sosial lainya. Baik yang dilakukan oleh mayoritas maupun minoritas. Berdampak signifikan yang menyebabkan lunturnya semangat kolektif, gotong-royong dan tujuan bersama mengarungi perjalanan Keindonesiaan. Justru yang terjadi sebaliknya, pada entitas sosial dan politik tertentu sudah mulai muncul benih-benih permusuhan, kebencian dan potensi konflik. Jika diabaikan atau malah dipelihara, maka besar kemungkinan akan melahirkan tragedi bagi kemanusiaan dan kebangsaan kita. Sebagaimana yang pernah menimpa dan menjadi catatan sejarah kelam republik.

Baca Juga: BTP dan Menguatnya Kembali Politik Identitas?

Pesatnya perkembangan politik identitas, sejatinya menjadi dampak dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Melemahnya pertumbuhan dan gagalnya pemerataan ekonomi. Ditambah lagi tidak adanya kesetaraan bagi rakyat dalam pelayanan hukum. Membuat kebangkitan isu mayoritas dan minoritas tampil sebagai bagian dari protes dan pembangkangan terhadap perilaku kekuasaan. Kemajemukan terseret-seret dan menimbulkan luka kebangsaan.

2. Fenomena terjadinya disintegrasi sosial yang makin meluas telah menimbulkan kecemasan, ketakutan dan ancaman bagi persatuan dan kesatuan nasional. Adanya kebebasan berpendapat, berusaha dalam ekonomi, dan menjalankan kehidupan beragama mulai digugat dan dipertentangkan. Baik mayoritas maupun minoritas ikut hanyut dalam pusaran kelemahan implementasi sistem dan distorsi perilaku pejabat. Selain menurunnya nasionalisme di sebagian besar rakyat, ada andil negara dengan regulasinya yang belum optimal menjaga dan memelihara dinamika perbedaan dalam masyarakat. Kondisi faktual dan aktual kebersamaan masyarakat sudah tersekat oleh tembok-tembok kokoh diskriminasi. Kelompok mayoritas minoritas telah bermutasi dalam masalah kaya dan miskin, besar dan kecilnya akses pelayanan publik, kuat dan lemahnya dimata hukum dan masih banyak lagi sektor kehidupan rakyat yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam pergaulan sosial, tidak jarang kalangan minoritas harus menerima keterasingan. Ditempatkan berbeda dari kebanyakan, masih adanya identifikasi tampilan fisik dan ciri khas tertentu, hingga belum adanya perasaan nyaman dan menyatu saat melebur dalam sistem sosial yang kuat memegang kebiasaan dan tradisi masing-masing. Seakan menjadi hambatan psikologis minoritas. Kalau ada keunggulan minoritas, selalu disikapi dengan kecemburuan dan dianggap superioritas. Begitupun dalam aspek keagamaan, sering kita jumpai umat non muslim sering kesulitan dan terhambat saat mendirikan tempat ibadahnya karena proses perijinan. Ada aksioma, bergaul dan berbisnis ok, tapi tidak untuk mengembangkan nilai keagamaan. Termasuk mendirikan tempat ibadah bagi kaum minoritas.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Manusia Silver

Minggu, 3 Oktober 2021 | 17:30 WIB

Korupsi, Nilai Agama dan Kompartementalisasi

Minggu, 26 September 2021 | 18:00 WIB

Membawa Anak ke Mal Saat PPKM , Apa Pentingnya?

Kamis, 23 September 2021 | 12:45 WIB

Gabriella Maelani

Senin, 20 September 2021 | 06:00 WIB

Kartu Prakerja "Rumah Cokro Raksasa" di Era Digital

Minggu, 19 September 2021 | 20:00 WIB

Mampukah Indonesia 'Mengatur' AS dan China di G20?

Minggu, 19 September 2021 | 13:05 WIB

Proyek Strategis MBTK yang Tersandera

Kamis, 9 September 2021 | 11:30 WIB

Urgensi PPHN dan Visi Indonesia 2045

Sabtu, 4 September 2021 | 08:55 WIB

Keadilan Sosial Sebagai Pondasi Kemajemukan

Kamis, 2 September 2021 | 08:20 WIB

Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi

Rabu, 1 September 2021 | 10:35 WIB

Ekulibrium Pandemi dan Infodemi Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:00 WIB
X