• Sabtu, 29 Januari 2022

Polri Harus Tetap Di Bawah Langsung Presiden

- Senin, 3 Januari 2022 | 17:00 WIB
Dr. Emrus Sihombing / Komunikolog Indonesia (Pribadi)
Dr. Emrus Sihombing / Komunikolog Indonesia (Pribadi)

 

STRATEGI.ID - Adanya usulan mengemuka di ruang publik agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurut usul tersebut, membentuk sebuah kementerian baru yaitu Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Kementerian inilah yang menaungi Polri. Menurut saya, usul ini masih sebatas ide. Karena itu, masih memerlukan penggalian data hingga sampai jenuh.

Selanjutnya melakukan kajian serius, mendalam dan konprehenship dari aspek konstitusi, hukum, geo politik (lebih khusus geostrategi) Indonesia. Sebab, jika Polri berada di suatu kementerian, maka Polri, suka tidak suka, menjadi subkordinat dan kendali langsung oleh menteri yang bersangkutan.

Dengan demikian, tak terhindarkan terjadi subyektivitas menteri “mewarnai” tugas pokok kepolisian kita. Polri sebagai penegak hukum yang independent menjadi sulit diwujudkan.

Baca Juga: Liga 1 Indonesia, PSIS Pulangkan Taufik Hidayat Pemain Yang Pernah Bawa Semarang Promosi Liga 1

Muncul pertanyaan lanjutan kritis, bagaimana jadinya kepolisian kita, jika menteri yang menaungi Polri berasal dari sebuah partai politik? Untuk itu, sudah sangat tepat yang berlaku selama ini bahwa Polri berada langsung di bawah Presiden, sehingga Polri dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah lembaga negara.

Dengan demikian, secara kelembagaan, Polri di bawah Presiden pasti lebih kuat dan lebih independent daripada di bawah seorang menteri.

Dari aspek formal, Kepolisian Negara Republik Indonesia selama ini sudah tepat, kuat, dan strategis. Eksistensi kepolisian kita tertuang secara eksplisit pada UUD 1945, Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 pasal 6 hingga 10, dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahkan pada pasal 30 ayat (4), UUD 1945 tegas menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Berdasarkan berbagai aspek formal di atas, jelas terlihat posisi kelembagaan kepolisian di negara kita sangat kuat dan harus terus dijaga. Jangan sampai Polri kita di bawah sebuah kementerian.

Baca Juga: Masukan NIK KTP dan KK ke Aplikasi Kemensos Saat Daftar Bansos PKH 2022, Penuhi Syaratnya Dapat 10 Juta!

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Agama Sebagai Nilai Sakral Bukan Alat Politik Praktis

Minggu, 23 Januari 2022 | 19:10 WIB

Kembalikan Golkar Pada Aktivis dan Profesional

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:30 WIB

Sikap DPD RI terkait RUU Ibu Kota Negara Nusantara

Kamis, 20 Januari 2022 | 13:00 WIB

DPR harus Tolak Pengesahan RUU IKN

Senin, 17 Januari 2022 | 15:00 WIB

Partai Politik Versus Partai Relawan

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB

Sang Akademisi yang Moralis

Jumat, 14 Januari 2022 | 07:30 WIB

Dukungan dan Kritik Untuk Habib Kribo

Kamis, 13 Januari 2022 | 18:40 WIB

Antara Filosofi, Ruh Rakyat dan Penjilat

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:30 WIB

Politik Sekedarnya, Perkawanan Selamanya

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:45 WIB

Langkah Ubedilah Badrun Membangun Moral Bangsa

Selasa, 11 Januari 2022 | 14:30 WIB

Berkumpulnya Semangat Perlawanan

Senin, 10 Januari 2022 | 10:00 WIB

Bahaya Hoax Dan Perlunya Tindakan Hukum

Kamis, 6 Januari 2022 | 16:00 WIB
X