• Sabtu, 29 Januari 2022

Reformasi Menagih Janji Aktivis 98 Bergerak Melawan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)

- Rabu, 12 Januari 2022 | 13:30 WIB
Ubedilah Badrun (Dok.IG@Ubedilah Badrun )
Ubedilah Badrun (Dok.IG@Ubedilah Badrun )

STRATEGI.ID - Sejarah akan kembali berulang, akar permasalahan yang menjadi dasar pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun adalah Penguasa Otoriter dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Proses pencegahan akan kembalinya masa-masa kelam tersebut Pemerintahan pasca Reformasi telah melakukan Amandemen UUD 1945 untuk mencegah kekuasaaan yang tidak terbatas dan membuat payung hukum TAP MPR XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta TAP MPR VIII/2001 tentang Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keseriusan pemerintah dalam melakukan tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam masa Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati telah membuat Kelembagaan mulai dari Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

Baca Juga: Apakah Selamanya Harus Diam dan Pasrah Menerima Keadaan?

Walaupun telah banyak perubahan untuk mengikuti payung hukum yang berlaku KPKPN, TGPTPK hingga akhirnya terbentuklah kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun beberapa UU yang telah dibuat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan KKN diantaranya; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun begitu kuatnya payung hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta banyaknya kasus-kasus KKN yang telah dilakukan oleh pejabat negara dari Anggota DPR RI, Menteri dan yang lainnya telah di tangkap dan dihukum, hal ini tidak pernah membuat jera para pelaku KKN bahkan dengan bangganya memperlihatkan kepada public apa yang telah mereka lakukan.

Kesadaran secara individu untuk melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sekarang ini telah menjelma menjadi gurita bahkan berkelompok, hal inilah yang membuat Negara Indonesia tidak akan mampu berkembang dan maju dan menjauh dari semangat dan cita-cita REFORMASI 1998.

Baca Juga: Mengenal Karya Intelektual Ubedilah Badrun

Baru-baru ini jagad media di ramaikan dengan berita dilaporkannya putra Presiden Jokowi ke KPK oleh Ubedillah Badrun (Ubed), berikut pula dengan berita pembelaan dari Immanuel Ebenezer (Noel) selaku Ketua Joman. Sangat disayangkan adalah narasi framing dari Noel terhadap Ubed :

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Agama Sebagai Nilai Sakral Bukan Alat Politik Praktis

Minggu, 23 Januari 2022 | 19:10 WIB

Kembalikan Golkar Pada Aktivis dan Profesional

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:30 WIB

Sikap DPD RI terkait RUU Ibu Kota Negara Nusantara

Kamis, 20 Januari 2022 | 13:00 WIB

DPR harus Tolak Pengesahan RUU IKN

Senin, 17 Januari 2022 | 15:00 WIB

Partai Politik Versus Partai Relawan

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB

Sang Akademisi yang Moralis

Jumat, 14 Januari 2022 | 07:30 WIB

Dukungan dan Kritik Untuk Habib Kribo

Kamis, 13 Januari 2022 | 18:40 WIB

Antara Filosofi, Ruh Rakyat dan Penjilat

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:30 WIB

Politik Sekedarnya, Perkawanan Selamanya

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:45 WIB

Langkah Ubedilah Badrun Membangun Moral Bangsa

Selasa, 11 Januari 2022 | 14:30 WIB

Berkumpulnya Semangat Perlawanan

Senin, 10 Januari 2022 | 10:00 WIB

Bahaya Hoax Dan Perlunya Tindakan Hukum

Kamis, 6 Januari 2022 | 16:00 WIB
X