• Jumat, 20 Mei 2022

Sikap DPD RI terkait RUU Ibu Kota Negara Nusantara

- Kamis, 20 Januari 2022 | 13:00 WIB
Dr. Agustin Teras Narang, S.H. / Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah Anggota Panja/Pansus/Timus RUU IKN (Facebook Dr. Agustin Teras Narang, S.H)
Dr. Agustin Teras Narang, S.H. / Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah Anggota Panja/Pansus/Timus RUU IKN (Facebook Dr. Agustin Teras Narang, S.H)

STRATEGI.ID - Proses pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah usai dengan seluruh prosesnya yang dinamis. Pansus/Panja/Tim Perumus/Tim Sinkronisasi pun telah memberikan upaya terbaik yang bisa dilakukan secara demokratis terhadap draf Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota ini, DPD RI menyampaikan beberapa catatan antara lain sebagai berikut:

Pertama, DPD RI menghargai usul inisiatif Pemerintah yang mengambil frasa Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara.

Namun DPD RI menilai belum ada penjelasan yang lebih komprehensif terkait landasan sosiologis, filosofis dan historis yang menjadi dasar pemilihan frasa nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Update DPR RI Hari ini,DPR RI Achmad Dimyati Natakusuma Apresiasi Kinerja Pengelola Jamkestama

Kedua, DPD RI sepakat dengan bentuk Pemerintahan Daerah Khusus, namun terkait dengan Istilah dan pengaturan Otorita, DPD RI belum dapat memahami dan mengingatkan bahwa Otorita bukan merupakan bagian dari jenis pemerintahan yang ada di dalam UUD 1945.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur kepala pemerintah daerah terdiri atas Gubernur untuk pemerintah provinsi, Bupati/Walikota untuk pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu DPD menilai bahwa penggunaan istilah otorita beserta pengaturannya tidak tepat diterapkan dalam bentuk pemerintahan daerah khusus ibu kota negara.

Ketiga, DPD RI mengingatkan bahwa terkait rencana induk yang menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara belum dibahas secara komprehensif dalam forum tripartit.

Baca Juga: Punya penyakit Darah Tinggi? Hindari Hal ini Jika Tidak Ingin Tensi Naik

Demikian beberapa catatan kritis DPD RI, namun demikian DPD RI tetap sangat menghargai keputusan-keputusan hukum dan politik yang berkembang dalam pembahasan RUU ini. DPD RI juga meminta agar catatan-catatan DPD RI dalam DIM yang disampaikan dalam proses pembahasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam risalah pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara ini.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Adian Napitupulu: Tidak Semua Melupakan Mereka

Selasa, 26 April 2022 | 18:00 WIB

Jokowi Kecewa dan Terluka

Senin, 25 April 2022 | 11:15 WIB

Indonesia, Surga Metaverse Terbesar Di Dunia

Jumat, 8 April 2022 | 21:15 WIB

Polemik IDI dan Dr Terawan, Siapa yang salah ?

Minggu, 27 Maret 2022 | 19:00 WIB

ILMU PERTAHANAN

Sabtu, 26 Maret 2022 | 13:39 WIB

Reshuffle Kabinet Tak Penting bagi Rakyat

Kamis, 10 Maret 2022 | 21:30 WIB

Arifin Panigoro: Mengingat Pengusaha Hebat

Selasa, 1 Maret 2022 | 15:30 WIB

Gerakan Literasi Digital Bagi Pelaku UMKM di Indonesia

Minggu, 20 Februari 2022 | 16:35 WIB

Melodrama ARB dan Golkar

Senin, 14 Februari 2022 | 18:00 WIB

Imajinasi Geopolitik Sukarno

Minggu, 13 Februari 2022 | 18:05 WIB

HPN 2022, 76 Tahun PWI dan Kelahiran SMSI

Kamis, 10 Februari 2022 | 12:00 WIB
X