• Minggu, 26 September 2021

Menemukan Kembali Makna Kemerdekaan

- Kamis, 16 Agustus 2018 | 07:17 WIB
Menemukan Kembali Makna Kemerdekaan
Menemukan Kembali Makna Kemerdekaan

Strategi.id - Kata-kata MERDEKA pernah menjadi begitu sakral dan mewarnai hari-hari awal perjalanan bangsa ini. Begitu banyak jargon, semboyan dan seruan yang menggemakan kata MERDEKA dalam beragam ekspresi di berbagai peristiwa seperti antara lain, MERDEKA ATAOE MATI! SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA!


Bahkan Preambule Undang-Undang Dasar 1945, dalam Alinea pertama kalimat pertama, secara tegas mencantumkan, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”


Begitu sakralnya kata tersebut sehingga mampu menjadi elan vital yang sanggup menggerakkan energi seluruh anak bangsa untuk berjuang dan rela berkorban membangun perlawanan terhadap penjajahan dan ketertindasan demi sebuah kata, “MERDEKA…!!!”. Kentalnya pemahaman terhadap pemaknaan kata tersebut merasuk kedalam setiap sel darah dan tulang sumsum serta jiwa raga segenap anak bangsa.


Saat ini, di usia 73 tahun Kemerdekaan Negara Indonesia muncul pertanyaan kontemplatif, “Masihkah tersisa arti dan makna kata MERDEKA di hati sanubari kita para pewarisnya?!”, “Apakah setiap bongkah batubata yang kita susun menjadi rumah masih disertai kenangan atas bagaimana Kemedekaan ini diraih?!”, “Apakah setiap bulir nasi yang masuk ke mulut kita masih diimani oleh semangat yang sama seperti yang dimiliki oleh para pejuang kita?!”, “Apakah setiap sen yang masuk ke dalam kantung kita bisa dipertanggungjawabkan kepada jiwa-jiwa para pejuang kita yang telah gugur?!”.


Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu semata-mata tidak untuk mengadili setiap orang dari kita. Melainkan sebagai sebuah ajakan untuk menemukan kembali makna dan hakekat dari apa sesungguhnya perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara di tengah praktek penyelenggaran tata kelola negara yang bobrok (corrupt) dan karut marut sarat dengan aroma perebutan kekuasaan atas nama demokrasi.


Partai-partai politik saling menyandera sehingga membentuk kartel politik untuk saling mengamankan kepentingan masing masing. Pelibatan rakyat dalam proses demokrasi cuma sekadar jadi kerumunan massa yang dimobilisasi sebagai ornamen politik dengan menggunakan berbagai sentimen isu-isu primordial yang dangkal, emosional dan jumud hanya melahirkan praktek mobokrasi. Tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Jefferson, “A democracy is nothing more than mob rule, where fifty-one percent of the people may take away the rights of the other forty-nine.”


Bukan cuma itu, para pemburu rente beramai ramai ikut berjudi dengan menginvestasikan modalnya untuk memastikan privilese bisnisnya bisa terus berkembang di bawah perlindungan penguasa baru yang nantinya terpilih. Mereka ini para penggiat plutokrasi yang oleh Theodore Roosevelt dikatakan, “Of all forms of tyranny the least attractive and the most vulgar is the tyranny of mere wealth, the tyranny of plutocracy.”


Persekongkolan “threesome” antara oligarki politik, mobokrasi dan plutokrasi pada akhirnya menghidupkan sistem kleptokrasi, suatu pemerintahan yang dikendalikan oleh para pejabat korup (kleptokrat). Kekuasaan digunakan untuk mengeksploitasi rakyat dan kekayaan alam demi menambah pundi-pundi kekayaan pribadi dan memperhebat kekuatan politik mereka.


Ibarat jatuh tertimpa tangga, situasi yang sedang berlangsung masih diperparah dengan tingkah gejolak jagad yang berunjuk rasa dengan bencana-bencana alamnya semakin membuat bangsa ini sulit untuk keluar dari berbagai masalah yang menimpa perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara.

Halaman:

Editor: Bernadetha Tiara

Tags

Terkini

Korupsi, Nilai Agama dan Kompartementalisasi

Minggu, 26 September 2021 | 18:00 WIB

Membawa Anak ke Mal Saat PPKM , Apa Pentingnya?

Kamis, 23 September 2021 | 12:45 WIB

Gabriella Maelani

Senin, 20 September 2021 | 06:00 WIB

Kartu Prakerja "Rumah Cokro Raksasa" di Era Digital

Minggu, 19 September 2021 | 20:00 WIB

Mampukah Indonesia 'Mengatur' AS dan China di G20?

Minggu, 19 September 2021 | 13:05 WIB

Proyek Strategis MBTK yang Tersandera

Kamis, 9 September 2021 | 11:30 WIB

Urgensi PPHN dan Visi Indonesia 2045

Sabtu, 4 September 2021 | 08:55 WIB

Keadilan Sosial Sebagai Pondasi Kemajemukan

Kamis, 2 September 2021 | 08:20 WIB

Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi

Rabu, 1 September 2021 | 10:35 WIB

Ekulibrium Pandemi dan Infodemi Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:00 WIB
X