• Sabtu, 22 Januari 2022

Antara Pernyataan Moeldoko dan Politisi

- Selasa, 3 September 2019 | 22:00 WIB
IMG_20190903_214406
IMG_20190903_214406


Strategi.id - Indonesia adalah negara yang berdaulat. Sehingga tidak boleh negara lain campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Pun demikian, Indonesia juga menganut politik bebas aktif. Pemerintah Indonesia juga tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oleh karenanya, setiap negara harus saling menghormati kedaulatan masing-masing.





Pun demikian, dalam penyelesaian masalah konflik yang terjadi di Papua saat ini adalah urusan dalam negeri Indonesia. Kalaupun ada irisannya dengan kepentingan asing, maka cara penyelesaiannya harus mengutamakan prinsip kedaulatan negara. Sehingga pihak pemerintah dan kelompok manapun jangan sampai membuka ruang masuknya intervensi asing.





Pernyataan Ketua KSP Moeldoko yang ingin mendapatkan support dari pemerintah Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah Papua memang agak kebablasan, meskipun maksudnya bukan untuk meminta Amerika campur tangan. Pernyataan Moeldoko sepertinya tidak dalam konteks meminta tolong pemerintah Amerika tetapi pernyataan tersebut bisa menimbulkan multi tafsir yang memancing polemik. Apalagi, situasi politik pasca pilpres 2019 masih sangat "becek". Sehingga dalam membuat pernyataan mesti hati-hati dalam menggunakan diksi dan mempertimbangkan berbagai aspek resiko. Selain itu, pemerintah harus melakukan koordinasi dengan berbagai institusi yang berwenang agar tidak menimbulkan simpang-siur pendapat yang justru memperkeruh suasana.





Agar permasalahan Papua segera selesai diperlukan strategi yang holistik dan komprehensif. Pendekatan persuasif, diplomasi, pendekatan ekonomi, kultural dan keamanan bisa berjalan beriringan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.





Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Indonesia ingin mendapatkan support dari AS atas kondisi yang terjadi di Papua saat ini.

Pernyataan itu dikeluarkan usai berjumpa dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasific David R. Stilwell di Kantor Staf Presiden, kemarin.





Terlepas dari pernyataan Moeldoko, semestinya untuk menyelesaikan konflik Papua, sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.





Tetapi, patut disayangkan, banyak politisi dan sejumlah pihak justru menjadikan persoalan konflik Papua sebagai komoditi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal itu dapat ditelusuri dari berbagai pernyataan di media yang tidak memberikan jalan keluar, tapi sebaliknya justru mendeskreditkan satu sama lain. Pernyataan dari sejumlah politisi yang hanya mendeskreditkan pemerintah telah berhamburan. Sikap politisi tersebut mengafirmasi bahwa banyak politisi yang miskin sikap negarawan. Ada potensi bangsa ini tidak hanya berpotensi mengalami krisis moral tapi juga krisis negarawan. Ada kecenderungan, politisi terjebak pada antagonisme dan sinisme untuk mendeskreditkan lawan politik.





Seharusnya, semua komponen bangsa dalam menyikapi persoalan kedaulatan negara harus bersatu. Politisi harus bisa membedakan antara kepentingan menjaga kedaulatan negara dengan kepentingan politik praktis dalam kontestasi demokrasi.





Penulis: Karyono Wibowo (Direktur Ekskutif IPI)


Halaman:
1
2

Editor: Bobby San

Tags

Terkini

Sikap DPD RI terkait RUU Ibu Kota Negara Nusantara

Kamis, 20 Januari 2022 | 13:00 WIB

DPR harus Tolak Pengesahan RUU IKN

Senin, 17 Januari 2022 | 15:00 WIB

Partai Politik Versus Partai Relawan

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB

Sang Akademisi yang Moralis

Jumat, 14 Januari 2022 | 07:30 WIB

Dukungan dan Kritik Untuk Habib Kribo

Kamis, 13 Januari 2022 | 18:40 WIB

Antara Filosofi, Ruh Rakyat dan Penjilat

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:30 WIB

Politik Sekedarnya, Perkawanan Selamanya

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:45 WIB

Langkah Ubedilah Badrun Membangun Moral Bangsa

Selasa, 11 Januari 2022 | 14:30 WIB

Berkumpulnya Semangat Perlawanan

Senin, 10 Januari 2022 | 10:00 WIB

Bahaya Hoax Dan Perlunya Tindakan Hukum

Kamis, 6 Januari 2022 | 16:00 WIB

Polri Harus Tetap Di Bawah Langsung Presiden

Senin, 3 Januari 2022 | 17:00 WIB

KPK Dijadikan Permanen, Indonesia Menjadi Raya

Minggu, 2 Januari 2022 | 18:00 WIB

PT 0 Persen Tindakan Ego Politik

Kamis, 30 Desember 2021 | 21:00 WIB

Pengangkatan Wamen Kemensos Sudah Cito

Rabu, 29 Desember 2021 | 18:00 WIB

Kenapa Tidak, Perempuan Hebat Pimpin Indonesia 2024-2029

Minggu, 26 Desember 2021 | 17:00 WIB
X