• Kamis, 23 September 2021

Bahaya Laten ORBA: Stempel Komunis!

- Senin, 22 Juni 2020 | 20:00 WIB
IMG-20200622-WA0046
IMG-20200622-WA0046


¹


Strategi.id - Pada zaman Orde Baru, bicara sedikit keras membela rakyat, buruh, tani, dan nelayan, sangat mudah untuk dituduh dan distempel oleh aparat sebagai gerakan kaum Komunis. Menafsirkan Pancasila yang sedikit saja berbeda dengan tafsir tunggal versi penguasa, sudah cukup untuk dikategorikan dan dikelompokan sebagai perongrong Pancasila. Dan siapa yang merongrong pastilah para aktivis agen Komunis, alias simpatisan atau kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Begitu pola pikir aparat rezim Orde Baru. Stigma seperti ini berjalan selama hampir tiga dekade tanpa jedah.





Terjadinya lebelisasi Komunis ini berawal jelang terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Untuk menghancurkan barisan pendukung Bung Karno yang terkonsentrasi pada Partai Nasional Indonesia (PNI) dan barisan kaum Marhaenis, lebelisasi Komunis ini sengaja dijadikan alat pemecah belah kekuatan barisan pendukung Bung Karno. PNI pun diisyukan beberapa tokohnya diberi stempel sebagai pro Komunis. Sehingga PNI pun terbelah menjadi dua; PNI Ali-Surahman (ASU) dan PNI yang dipimpin Osa-Usep.





Baca Juga : Membongkar Skenario Dibalik RUU HIP, Siapa Sajakah Pemainnya?





Marhaenisme (ajaran Bung Karno) pun diberi lebel sebagai faham yang senyawa dengan Marxisme-Leninisme. Tidak secara tegas dinyatakan sebagai ideologi terlarang, namun keberadaannya digolongkan dengan status ‘sangat berbahaya’. Oleh karenanya beberapa kader aktivisnya banyak yang dipenjarakan oleh rezim Orde Baru tanpa proses peradilan. Hal yang dialami oleh, sebut saja sebagai contoh nama populer, penyair Sitor Situmorang yang selama kurang lebih 9 tahun mendekam di penjara.


Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Terkini

Gabriella Maelani

Senin, 20 September 2021 | 06:00 WIB

Kartu Prakerja "Rumah Cokro Raksasa" di Era Digital

Minggu, 19 September 2021 | 20:00 WIB

Mampukah Indonesia 'Mengatur' AS dan China di G20?

Minggu, 19 September 2021 | 13:05 WIB

Proyek Strategis MBTK yang Tersandera

Kamis, 9 September 2021 | 11:30 WIB

Urgensi PPHN dan Visi Indonesia 2045

Sabtu, 4 September 2021 | 08:55 WIB

Keadilan Sosial Sebagai Pondasi Kemajemukan

Kamis, 2 September 2021 | 08:20 WIB

Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi

Rabu, 1 September 2021 | 10:35 WIB

Ekulibrium Pandemi dan Infodemi Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:00 WIB
X