• Selasa, 19 Oktober 2021

Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik, Salah Satu Upaya Melawan Mafia Tanah

- Jumat, 11 Juni 2021 | 09:30 WIB
IMG-20210611-WA0094
IMG-20210611-WA0094

Strategi.id - Enam Bulan terakhir kasus praktik mafia tanah kembali muncul ke permukaan. Praktik mafia tanah semakin viral pascacuitan mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal di akun twitter pribadinya terkait praktik mafia tanah yang menimpa Ibundanya. Dino sebagai masyarakat yang dirugikan akibat praktik mafia tanah memuji kinerja aparat kepolisian dalam mengungkap praktik mafia tanah yang dialami oleh Ibundanya.

Namun pekerjaan rumah pemerintah, lembaga yudikatif dan penegak hukum seperti kepolisian masih menumpuk. Sejumlah kasus praktik mafia tanah masih menunggu untuk diselesaikan. Laporan demi laporan setiap harinya masuk baik ke lembaga swadaya masyarakat seperti Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), lembaga negara seperti Polri, BPN/ATR, bahkan sampai ke Presiden. Sejumlah kasus praktik mafia tanah berhasil diungkap oleh aparat kepolisian, seperti kasus yang menimpa Ibunda Dino dan kasus lain yang melibatkan oknum pegawai BPN/ATR.

Dalam sejumlah kasus yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, praktik mafia tanah ternyata melibatkan oknum pegawai pemerintah. Informasi terakhir yang disampaikan oleh Menteri BPN/ATR, Sofyan Djalil pada Awal Juni 2021 mengatakan ada dua pejabat BPN DKI Jakarta yang mendapatkan sanksi pemecatan dan mutasi. Mereka adalah Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta yang dipecat, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang dimutasi ke Halmahera Utara, Maluku Utara.

Namun menurut Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Agus Muldya, pengungkapan oknum pegawai pemerintah serta pemberian sanksi andministratif ringan atau bahkan pemecatan oknum yang terlibat tidak akan menghentikan masifnya kejahatan mafia tanah. Pemerintah harus memeiliki komitmen kuat dan tindakan nyata dalam melakukan pemberantasan mafia tanah. Kekeliruan terjadinya praktik mafia tanah yang melibatkan oknum pegawai pemerintahan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi pada kenyataannya terkesan masyarakat yang disuruh untuk menyelesaikan sendiri praktik mafia tanah itu.

Ini bisa dilihat dari pengaduan masyarakat, yang lambat direspon oleh pemerintah. Padahal dari pelaporan yang dilakukan masyarakat, sudah ada indikasi praktik mafia tanah. Jikalau ada niatan untuk berperang melawan mafia tanah, tinggal ditindaklanjuti pelaporan-pelaporan itu, dan diselesaikan. Perang melawan praktik mafia tanah merupakan wujud nyata dari bela negara. Pemerinta diperlukan kehadirannya sebagai komandan perang, bersama masyarakat memberantas praktik-praktik mafia tanah yang juga melibatkan oknum pegawai pemerintah.

Salah satu upaya untuk memenagkan perang melawan mafia tanah adalah dengan keterbukaan informasi publik dalam bidang pertanahan. Mulai dari membuka informasi yang sejarah kepemilikan sertifikat tanah yang ada di Pusat Data Informasi (Pusdatin) Pertanahan, update kepemilikan sertifikat tanah, pengurusan PTSL Pertanahan, juga informasi publik lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah.

Pembukaan informasi publik ini setidaknya akan meminimalisir penyerobotan lahan atau praktik mafia tanah lain yang dilakukan oleh sindikat mafia tanah yang sering juga melibatkan oknum pegawai pemerintahan. Itu merupakan langkah pencegahan terhadap praktik mafia tanah. Sedangkan untuk langkah penindakan, kasus-kasus mafia tanah yang prosesnya perlu diketahuisebagai informas publik, alangkah baiknya bisa dibuka kepada masyarakat.

Proses hukum dan/atau peradilan kasus praktik mafia tanah yang transparan akan meminimalisir keterlibatan oknum pegawai pemerentihan atau beking-membeking yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Negara tidak boleh kalah dalam melawan mafia tanah dan segala bentuk praktiknya, kembalikan hak kepemilikan tanah rakyat kecil!

Penulis: Amos Sury El Tauruy (Pemerhati Ekopolin dan Kebijakan Publik).

Editor: Bobby San

Tags

Terkini

Manusia Silver

Minggu, 3 Oktober 2021 | 17:30 WIB

Korupsi, Nilai Agama dan Kompartementalisasi

Minggu, 26 September 2021 | 18:00 WIB

Membawa Anak ke Mal Saat PPKM , Apa Pentingnya?

Kamis, 23 September 2021 | 12:45 WIB

Gabriella Maelani

Senin, 20 September 2021 | 06:00 WIB

Kartu Prakerja "Rumah Cokro Raksasa" di Era Digital

Minggu, 19 September 2021 | 20:00 WIB

Mampukah Indonesia 'Mengatur' AS dan China di G20?

Minggu, 19 September 2021 | 13:05 WIB

Proyek Strategis MBTK yang Tersandera

Kamis, 9 September 2021 | 11:30 WIB

Urgensi PPHN dan Visi Indonesia 2045

Sabtu, 4 September 2021 | 08:55 WIB

Keadilan Sosial Sebagai Pondasi Kemajemukan

Kamis, 2 September 2021 | 08:20 WIB

Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi

Rabu, 1 September 2021 | 10:35 WIB

Ekulibrium Pandemi dan Infodemi Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:00 WIB
X