• Selasa, 19 Oktober 2021

Kelola Gambut dengan Integrasi Kebijakan Bersama Masyarakat

- Kamis, 8 Juli 2021 | 15:00 WIB
IMG-20210708-WA0051
IMG-20210708-WA0051

Strategi.id - Lahan gambut berkontribusi terhadap kemajuan perjanjian lingkungan multilateral (MEA), termasuk upaya meningkatkan ambisi iklim. Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar keempat di dunia, dan merupakan 36?ri lahan gambut tropis dunia. Area gambut ini menyimpan sekitar 30 - 40 ?ri deposit karbon tanah global, menjadikannya salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, dan berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Menangani tata kelola gambut bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan banyak aspek, teknis, ekonomi, sosial dan juga hingga harus ke ranah hukum. Upaya kuat untuk memulihkan lahan gambut dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain dengan hadirnya Badan Restorasi Gambut (BRG). Pemerintah terus mencari cara efektif untuk mencegah lahan gambut agar tidak terbakar. Usaha itu melalui melalui pembasahan, revegetasi dan revitalisasi mata pencaharian.

Pengalaman Indonesia yang dipelajarinya dari berbagai peristiwa di tanah air sejak 1996 dalam relevansi gambut dan karhutla khususnya belajari dari gambut Kalteng; dengan catatan penting bahwa :1) pada dasarnya gambut bisa dikelola dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat, dan diantaranya ada gambut yang harus dilindungi; 2) kubah gambut mutlak harus dilindungi; 3) gambut yang rusak pada dasarnya bisa dipulihkan dengan pengendalian tata air; 4) diperlukan teknologi seperti citra Lidar atau metode Darcy untuk neraca air gambut; 5) pengaturan tata kelola air di tingkat lapangan bersama petani/masyarakat; 6) pengendalian kebakaran; 7) kesadaran masyarakat ; 8) penegakkan hukum dan 9) diperlukan berbagai kebijakan (majemuk tidak tunggal) dan regulasi yang kuat.

Sebenarnya upaya restorasi saja tidak cukup. Ketika lahan gambut diabaikan dan tidak ada yang mengelolanya, mereka tetap rentan terhadap kebakaran selama musim kemarau. Untuk kawasan tersebut, maka diambil kebijakan dan langkah-langkah terpadu.
Pemerintah terus mengupayakan cara terbaik untuk mengelola lahan gambut, dalam banyak aspek antara lain: kelembagaan, pengetahuan teknis, basis masyarakat, pendekatan ilmiah, dan memperhatikan pengelolaan air yang berkelanjutan dan mengandalkan sumber daya masyarakat lokal serta kearifan lokal.

Pda tahun 2020, Indonesia berupaya meningkatkan program Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan memperkuat masyarakat sekitar hutan dan lahan yang terbakar, melalui Kesadaran Hukum Bina Lingkungan (Paralegal), yang selanjutnya disebut MPA Paralegal. Program ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum di tingkat masyarakat dan memberdayakan masyarakat dengan melakukan diversifikasi usaha ekonomi, sesuai potensi wilayah desa masing-masing.

Program ini dimulai dengan memberikan pelatihan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan api, dan potensi diversifikasi usaha ekonomi sesuai dengan sumber daya masing-masing desa. Kelompok-kelompok tersebut kemudian diberdayakan untuk melakukan patroli terpadu yang melakukan ground-check titik api, mengumpulkan data ketinggian air gambut, dan melakukan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan.

Lebih lanjut, Indonesia menempatkan pengelolaan lahan gambut sebagai bagian dari strategi nasional selama bertahun-tahun, termasuk dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Dalam NDC yang pertama di sektor kehutanan, termasuk lahan gambut diharapkan menjadi tulang punggung, dalam mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 41% pada tahun 2030, dibandingkan dengan skenario Business as Usual.

Melalui program REDD+, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, serta pengelolaan lahan gambut dan mangrove, sektor kehutanan diharapkan menjadi penyumbang terbesar yaitu sekitar 60?ri target penurunan emisi nasional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap masalah ini dan membuktikannya dengan pencapaian yang nyata.

Selanjutnya, pada NDC yang kedua, merupakan versi terbaru dari yang pertama, dapat dianggap sebagai Strategi Jangka Panjang dan Ketahanan Iklim sebagai cerminan dari ambisi menuju kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. NDC kedua juga disertai dengan peta jalan Mitigasi dan Peta Jalan Adaptasi, Perencanaan Energi, dan peta jalan penghapusan PLTU secara bertahap; dan eksplorasi karbon biru termasuk mangrove dan terumbu karang. Ditegaskan pula bahwa Indonesia saat ini sedang menyiapkan langkah untuk netral karbon pada tahun 2060 atau bisa juga lebih awal. Dan yang penting juga ditegaskan bahwa Indonesia dalam proyeksi NDC untuk sektor kehutanan dapat mencapai karbon netral di tahun 2030; dengan keyakinan bahwa berbagai masalah berat menahun telah diidentifikasi dan dikembangkan penanganannya dengan berbagai kebijakan sektor kehutanan yang semakin dimantapkan.

Pemerintah fokus pada pengurangan emisi GRK dengan mengerahkan segala upaya dalam memerangi dan mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan serta mengelola lahan gambut secara berkelanjutan, selain moratorium permanen dari izin-izin baru untuk konsesi pada hutan primer dan lahan gambut seluas 66 juta hektar dan penegakkan hukum dan penanganan konservasi mangrove dan terumbu karang.

Menyadari pentingnya lahan gambut di tingkat global, regional, dan nasional dalam mengatasi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, lingkungan, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan dukungan kuat dari UNEP, Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC), dan Republik Kongo (ROC), telah mendirikan International Tropical Peatlands Center (ITPC), yang dideklarasikan di Jakarta pada 30 Oktober 2018 yang diinspirasi oleh Deklarasi Brazzavile bersama Indonesia dan Negara Demokratik Kongo dan Negara Republik Kongo pada Maret 2018.

Sejak didirikan, ITPC telah menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dalam banyak forum internasional dalam upayanya untuk mempromosikan pengelolaan lahan gambut tropis yang berkelanjutan. Salah satu misi ITPC adalah menyatukan pemerintah, peneliti, praktisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tropis yang berkelanjutan.

Penulis Oleh: Siti Nurbaya Abubakar / Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI.

Editor: Bobby San

Tags

Terkini

Manusia Silver

Minggu, 3 Oktober 2021 | 17:30 WIB

Korupsi, Nilai Agama dan Kompartementalisasi

Minggu, 26 September 2021 | 18:00 WIB

Membawa Anak ke Mal Saat PPKM , Apa Pentingnya?

Kamis, 23 September 2021 | 12:45 WIB

Gabriella Maelani

Senin, 20 September 2021 | 06:00 WIB

Kartu Prakerja "Rumah Cokro Raksasa" di Era Digital

Minggu, 19 September 2021 | 20:00 WIB

Mampukah Indonesia 'Mengatur' AS dan China di G20?

Minggu, 19 September 2021 | 13:05 WIB

Proyek Strategis MBTK yang Tersandera

Kamis, 9 September 2021 | 11:30 WIB

Urgensi PPHN dan Visi Indonesia 2045

Sabtu, 4 September 2021 | 08:55 WIB

Keadilan Sosial Sebagai Pondasi Kemajemukan

Kamis, 2 September 2021 | 08:20 WIB

Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi

Rabu, 1 September 2021 | 10:35 WIB

Ekulibrium Pandemi dan Infodemi Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:00 WIB
X