Usulan Penghapusan BBNKB II dan Pajak Progresif Dorong Masyarakat Taat Bayar Pajak

- Minggu, 19 Maret 2023 | 02:38 WIB
Kakorlantas Irjen Pol Firman Shantyabudi wacanakan penghapusan BBNKB II dan pajak progresif.
Kakorlantas Irjen Pol Firman Shantyabudi wacanakan penghapusan BBNKB II dan pajak progresif.

STRATEGI.ID - Kepolisian Indonesia mengusulkan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB II untuk kendaraan bekas dan pajak progresif

Usulan BBNKB II dan pajak progresif tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat pemilik kendaraan agar lebih taat membayar pajak.

Kebijakan BBNKB II dan pajak progresif yang telah ada sebelumnya membuat masyarakat cenderung menunda pengurusan bea saat membeli kendaraan bekas serta menunggu pemutihan kala hendak membayar pajak progresif

Baca Juga: Ditjen Pajak Pastikan Tidak Ada Pajak Ulang pada Harta SPT Tahunan

Oleh karena itu, kebijakan ini akan memudahkan masyarakat dan membuat data kendaraan menjadi lebih valid.

Menurut Kakorlantas Inspektur Jenderal Firman Santyabudi, penghapusan BBNKB II untuk kendaraan bekas ini akan menjadi solusi bagi masyarakat. 

"Pengurangan beban dari BBNKB II bahkan penghapusan pajak progresif ini akan memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama lapor, toh nol biayanya," ujarnya.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus juga mengakui bahwa data kendaraan di Indonesia berbeda berdasarkan tiga instansi di dalam negeri. 

Baca Juga: Menilik Perjalanan Hidup dan Motivasi dari Komika, Marshel Widianto: OTW Kaya, yuk Simak Ulasannya

Saat ini, data kepolisian menyebutkan ada sekitar 150 juta kendaraan bermotor di Indonesia, sementara data di Kemendagri mencatat 122 juta kendaraan, dan data Jasa Raharja mencatat 113 juta kendaraan. 

Oleh karena itu, dengan penghapusan BBNKB II dan pajak progresif, diharapkan data kendaraan menjadi lebih valid.

Yusri menyerahkan keputusan penghapusan ini kepada tiap kepala daerah. Namun, ia berharap kebijakan ini segera diberlakukan sehingga masyarakat tidak lagi mengandalkan pemutihan. 

"Kebijakan ini adanya di Pergub. Enggak ada gunanya pemutihan, ini sudah kewenangan setiap daerah. Jadi kapan, kami akan berlakukan secepatnya. Pemutihan bukan hal yang bagus," kata Yusri.

Baca Juga: Ramalan Cinta Capricorn, Aquarius, Pisces 19 Maret 2023: Bahas Mantan Malah Bikin Kamu Makin Dekat Sama Dia

Halaman:

Editor: Fauzan Luthsa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X