• Minggu, 28 November 2021

Langkah Harmonisasi Peraturan Pajak Tidak Cukup, Aviliani : Evaluasi Kebijakan Belanja Negara

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 06:00 WIB
Ilustrasi pentingnya Keberimbangan kebijakan APBN antara kebijakan pemasukan dari pajak dan belanja negara (wal_172619 dari Pixabay )
Ilustrasi pentingnya Keberimbangan kebijakan APBN antara kebijakan pemasukan dari pajak dan belanja negara (wal_172619 dari Pixabay )

STRATEGI.ID - Setelah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang maka pemrintah segera menerapkannya.

Dengan pengesahan ini, lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta, sedangkan Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya.

Baca Juga: Tax Amnesty Jilid II Bebaskan Pengemplang Pajak dari Jerat Hukum

Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan (layer) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.

Perubahan-perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar.

RUU HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi.

Baca Juga: Kemenkeu Dorong Industri, Investasi, dan Ekspor Melalui Tax Holiday dan Tax Ekspenditure

Sementara itu Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengaku bisa memahami bahwa berbagai kebijakan perpajakan yang diatur dalam UU HPP sebagai upaya meningkatkan penerimaan perpajakan demi menambal kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

Terlebih lagi, defisit anggaran sudah harus kembali ke angka 3 persen pada 2023 mendatang sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Halaman:

Editor: Antonius Danar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wamenkeu: EBT Adalah Masa Depan, Bukan Pilihan

Minggu, 14 November 2021 | 20:00 WIB

Geram, Penggemar Kritik Pedas Sinetron Ikatan Cinta

Selasa, 2 November 2021 | 12:00 WIB

Menhub Tinjau Progres Pembangunan Pelabuhan Sanur Bali

Minggu, 31 Oktober 2021 | 18:00 WIB
X