• Selasa, 25 Januari 2022

MK Membuka Ruang Access to Justice dan Menghapuskan Imunitas Bagi Penyelenggara Keuangan Negara

- Sabtu, 30 Oktober 2021 | 11:30 WIB
 ( Samuel F. Johanns dari Pixabay )
( Samuel F. Johanns dari Pixabay )

STRATEGI.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan materiil terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang belakangan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara, khususnya pengaturan terkait kekebalan hukum dalam pengelolaan anggaran di masa pandemi Covid-19 yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1).

Salah satu pemohon, Aliansi Akar Konstitusi menyampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi imunitas bagi penyelenggara negara dalam menggunakan anggaran negara untuk penanganan Covid-19 ketika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat dinyatakan sebagai kerugian negara.

Baca Juga: BPBD: Waspadai Cuaca Ekstrem Di DKI Jakarta Pada 30 dan 31 Oktober

MK membuka ruang access to justice dan menghapuskan imunitas bagi penyelenggara keuangan negara,” tegas kuasa hukum Aliansi Akar Konstitusi Violla Reininda melalui keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).

Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (28/10/2021), MK menilai ketentuan dalam pasal itu berpotensi memberikan hak imunitas dalam penegakan hukum.

Menurut MK, frasa "bukan kerugian negara" dalam Pasal 27 ayat (1) bisa bertentangan dengan UU Tipikor. Bahkan, penempatan frasa tersebut dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama (equal protection).

Baca Juga: Kejar Target EBT dan Penurunan Emisi, PLN-CEIA Perkuat Kolaborasi

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum norma Pasal 27 ayat (1) lampiran UU Covid-19 harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa 'bukan merupakan kerugian negara' tidak dimaknai 'bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'," kata hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan.

Sebelumnya, Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan, “biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara."

Kini ditambah kalimat “sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” setelah frasa yang ada saat ini.

Halaman:

Editor: Antonius Danar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bandara Halim Perdanakususma ditutup mulai 26 Januari

Sabtu, 22 Januari 2022 | 08:00 WIB
X