• Sabtu, 13 Agustus 2022

Deforestasi Dilindungi Hukum Akan Menjadi Tren di Indonesia, Segara Ambil Langkah Penyelamatan Hutan

- Jumat, 17 Desember 2021 | 13:00 WIB
Ilustrasi Hutan Pinus (jogja.suara.com)
Ilustrasi Hutan Pinus (jogja.suara.com)

STRATEGI.ID - Bila melihat kasus korupsi pencurian uang rakyat apakah selamanya itu adalah hasil pengelapan uang dari proyek saja ?

Tentu tidak sebab pengelolaan sumber daya alam yang salah termasuk bidang kehutanan adalah bagian dari pencurian uang rakyat.

Pencurian uang rakyat dibidang sumber daya alam khususnya kehutanan terjadi karena tak lepas dari peng­aruh sistem pemerintah­an yang saat ini dianut oleh Pemerintah berkuasa.

Baca Juga: Resep Sehat Magic Johnson 30 Tahun Hidup dengan HIV, Kok Bisa?

Kesimpulan paparan ini  terungkap dalam webinar bertajuk ”Transparansi dan Antikorupsi dalam Pe­nge­lolaan Hutan di Indonesia”, Kamis (16/12/21).

Tindak lancung itu bisa mewujud me­lalui berbagai sarana mulai dari instrumen kenegara­an, kelembagaan, sampai peraturan dan UU.

Guru Besar Institut Perta­ni­an Bogor Hariadi Kartodiharjo mengatakan, suap di perusahaan kehutanan masih terjadi hingga hari ini seperti yang sudah diberitakan di pikiran-rakyat.com dengan judul Negara Seolah Legalkan Upaya Pembabatan Hutan, Aturan Dipreteli Atas Nama Ekonomi

Konflik lahan dan hutan juga bertambah luas. Demikian pula tum­pang tindih penggunaan hu­tan dan lahan secara sistematis terus terjadi hingga mencapai 77 juta hektare.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Film di Bioskop Menemani Akhir Pekan Kamu, Nomor 3 Wajib Banget Ditonton!

Ironisnya, kata dia, semua itu berjalan sesuai per­aturan dan pedoman kerja. Artinya, sejumlah kasus ter­sebut bisa dianggap tidak melanggar hukum.

”Hal itu terjadi karena korupsi dalam pelaksaan tata kelola, selain dilaksanakan me­lalui penggunaan instrumen negara, misalnya melalui penetapan pasal-pasal dalam peraturan-perundangan, juga melalui pelemahan fungsi-fungsi lembaga negara,” kata­nya yang menjadi salah se­orang pembicara dalam we­binar tersebut.

Hariadi mengatakan, pencurian uang rakyat seperti ini tidak dilaku­kan dengan cara barter tetapi melalui regulasi serta prosedur resmi yang dijalan­kan lembaga resmi.

Ia mencontohkan kasus perizinan yang dipermudah dan dilonggarkan pro­sedurnya, tetapi juga pada saat bersamaan, lembaga perizin­an tak mampu mengendali­kan izin-izin yang dikeluarkan di lapangan.

Baca Juga: Sean Gelael Juara Nasional Reli Danau Toba 2021, Begini Pendapat Ketua IMI Bamsoet

”State capture corruption dapat pula berupa interna­lisasi berbagai jenis per­atur­an daerah, termasuk mengu­rangi luas kawasan lindung dalam tata-ruang, memudah­kan kelompok usaha tertentu untuk menjalankan bisnisnya di daerah, maupun penetapan kebijakan yang menguntung­kan kelompok tertentu dalam peraturan daerah,” ujarnya.

Deforestasi dilindungi hukum

Pada acara yang sama, Ke­tua Ya­yasan Auriga Nusantara, Ti­mer Manurung menilai, deforestasi yang diperkuat hukum (legal deforestation) akan menjadi tren ke depan di Indonesia. Soalnya, peratur­an perundang-un­da­ng­an yang ada saat ini justru melegalkan upaya-upaya deforestasi.

Ia menyebutkan, Pasal 84 PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dinilai membolehkan pelepasan ka­wasan hutan lindung dan hu­tan konservasi untuk Proyek Strategis Nasional.

Baca Juga: Hutan Seluas 2.857 Lapangan Sepak Bola Dirusak Tambang, Deforestasi Turun Jokowi Bilang

Baca Juga: Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Ketok, APBN Danai Base Equity Sebesar Rp4,3 Triliun

Selain itu, Pasal 10 PP 43/2021 tentang Tata Ruang yang isinya justru membolehkan proyek strategis Nasional diteruskan meski ada ketidaksesuaian tata ­ruang.

”Perencanaan proyek stra­tegis nasional cenderung le­mah dan minim partisipasi publik. Telah banyak laporan PSN yang menghabiskan hu­tan alam, seperti food estate, pengembangan jalan, 10 Bali Baru, kawasan ekonomi khu­sus, dan lainnya,” ujar dia.

Ia menilai keberadaan pa­sal-pasal tersebut seolah men­cerminkan regulasi yang tengah dipreteli untuk kepentingan ekonomi.

”Inilah bahaya deforestasi ke depan,” ujarnya.

Baca Juga: Info Lowwongan Kerja di KAI Servis Bualan Desember 2021, Mungkin Ini Jawaban Anda Tunggu

Terkait deforestasi, saat ini, kata dia, memang cen­derung menunjukkan pe­nurunan pada periode 2019-2020.

Dia skeptis pe­nu­­runan itu adalah karena upaya sungguh-sungguh untuk menghentikannya. Namun, lebih karena lahannya yang memang sudah habis oleh aktivitas investasi ekonomi.

Halaman:

Editor: Antonius Danar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Komisi VI Soroti Sistem Kelistrikan di Aceh

Selasa, 9 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Akademi Bali United Menangkan Pertandingan Uji Coba

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:05 WIB

Presiden Jokowi ke China Temui Xi Jinping

Senin, 25 Juli 2022 | 21:10 WIB

Istri Tentara di Semarang, Dibuntuti Lalu Ditembak

Selasa, 19 Juli 2022 | 19:30 WIB

Debut Yang Baik Untuk Tiga Pemain Baru Bali United

Selasa, 14 Juni 2022 | 12:54 WIB
X