• Sabtu, 18 September 2021

95 Daftar Negatif Investasi Yang Boleh Dimiliki Oleh 100 % Asing

- Senin, 19 November 2018 | 14:00 WIB
Strategi.id - Mau Coba Motor Listrik Gesits Buatan ITS? Jokowi Sudah
Strategi.id - Mau Coba Motor Listrik Gesits Buatan ITS? Jokowi Sudah

Strategi.id- Pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).

Apabila ditahun 2016 memalui  paket kebijakan ekonomi jilid X, pemerintah resmi merevisi daftar negatif investasi (DNI) untuk penanaman modal asing (PMA). Dalam revisi DNI, kini investor asing bisa sepenuhnya atau menanamkan modal hingga 100 persen untuk menguasai 35 bidang usaha di antaranya perfilman, e-commerce, farmasi, dan market place.

Sebelum dibebaskan untuk 100 persen dimiliki asing, bidang-bidang usaha tersebut sebelumnya dibatasi 33 persen hingga 95 persen dari kepemilikan asing. Selain itu, terdapat pula bidang usaha yang sebelumnya dikuasai oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Baca Juga : Jokowi Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua
Berikut 35 daftar bidang usaha yang kini dibuka 100 persen untuk asing pada paket kebijakan ekonomi jilid X:

1. Industri Crumb Rubber, semula 49 persen (Perindustrian)

2. Pengusahaan Jalan Tol, semula 95 persen (Pekerjaan Umum)

3. Pengelolaan dan Pengembangan Sampah yang tidak berbahaya, semula 95 persen (Pekerjaan Umum)

4. Direct Selling, semula 95 persen (Perdagangan)

5. Cold Storage, semula 33 persen (Perdagangan)

6. Pialang Berjangka, semula 95 persen (Perdagangan)

7. Restoran, semula 51 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

8. Bar, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

9. Kafe, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

10. Gelanggang Olahraga (renang, sepak bola, tenis, kebugaran, sport center, kegiatan olahraga lain), semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

11. Studio Pengambilan Gambar Film, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

12. Laboratorium Pengolahan Film, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

13. Sarana Pengisian Suara Film, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

14. Sarana Percetakan dan Penggandaan Film, semula 49 persen (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

15. Sarna Pengambilan Gambar, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

16. Sarana Penyuntingan Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

17. Saraan Pemberian Teks Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

18. Pembuatan Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

19. Pertunjukan Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

20. Studio Rekaman, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

21. Pengedaran Film, semula PMDN (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

22. Warung Telekomunikasi, semula UMKMK (Kominfo)

23. Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium), semula 95 persen (Kominfo)

24. Penyelenggaraan Transaksi Perdagangan Melalui Elektronik (platform) ; Market Place ; Place Grabber ; Dialy Deals; Iklan Baris Online, semula PMDN (Kominfo)

25. Industri Bahan Baku Obat, semula 85 persen (Kesehatan)

26. Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan/atau Jasa Manajemen RS, semula 67 persen (Kesehatan)

27. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik), semula 49 persen (Kesehatan)

28. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: Laboratorium Klinik, semula 67 persen (Kesehatan)

29. Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: Klinik Medical Checkup, semula 67 persen (Kesehatan)

30. Praktek dokter umum, semula PMDN (Kesehatan)

31. Praktek dokter speasialis, semula PMDN (Kesehatan)

32. Praktek dokter gigi, semula PMDN (Kesehatan)

33. Jasa Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, semula PMDN (Kesehatan)

34. Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional, semula PMDN (Kesehatan)

35. Dana Pensiun, semula PMDN (Keuangan)

Baca Juga : Paket Kebijakan Ekonomi XVI Saham Asing Bisa 100% di 95 Bidang Usaha
Pada tahun 2018 Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI)2018, sehingga memungkinkan penanaman modal asing 100% di sektor-sektor tersebut.

Adapun berikut daftar 54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing.

1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian

2. Industri percetakan kain

3. Industri kain rajut khususnya renda

4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet

5. Warung Internet

6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun

7. Industri kayu veneer

8. Industri kayu lapis

9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)

10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)

11. Industri pelet kayu (wood pellet)

12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan

13. Budidaya koral/karang hias

14. Jasa konstruksi migas: Platform

15. Jasa survei panas bumi

16. Jasa pemboran migas di laut

17. Jasa pemboran panas bumi

18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi

19. Pembangkit listrik di atas 10 MW

20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi

21. Industri rokok kretek

22. Industri rokok putih

23. Industri rokok lainnya

24. Industri bubur kertas pulp

25. Industri siklamat dan sakarin

26. Industri crumb rubber

27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan

28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek

29. Jasa survei kuantitas

30. Jasa survei kualitas

31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati

32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar

33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya

34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik,

tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik

35. Galeri seni

36. Gedung pertunjukan seni

37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu

38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang

39. Jasa sistem komunikasi data

40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap

41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak

42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb)

43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya

44. Jasa akses internet

45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik

46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya

47. Pelatihan kerja

48. Industri farmasi obat jadi

49. Fasilitas pelayanan akupuntur

50. Pelayanan pest control atau fumigasi

51. Industri alat kesehatan: kelas B

52. Industri alat kesehatan: kelas C

53. Industri alat kesehatan: kelas D

54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel

Pada Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang di luncurkan pada  Minggu (18/11/2018) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perubahan DNI 2018 yang membuka aliran penanaman modal asing tersebut dilakukan karena modal di dalam negeri kurang mencukupi.

”Modal kita tidak cukup, nah sehingga kita yang memang harus mengundang,” kata mantan gubernur Bank Indonesia di Jakarta.


Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor usaha yang dikeluarkan dari DNI 2018 antara lain industri kayu lapis, industri rokok kretek dan putih, dan galeri seni. Kemudian, angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang, hingga warung internet.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, DNI 2018 berkurang 123 bidang usaha dari jumlah DNI 2016 yang sebesar 515 bidang usaha.

”Kami mengincar investasi yang top di dunia, biasanya merger dan akuisisi. Mereka jarang yang green field mulai dari nol,” kata Edy, Jumat (16/11/11).

Dia menyebutkan, contoh beberapa penanaman modal asing yang tinggi potensinya yaitu yang berasal dari industri farmasi, teknologi komunikasi informasi, dan cracker. Tinjauan mengenai DNI tersebut dikarenakan keterbukaan DNI 2016 belum optimal. Edy mengatakan optimalisasi DNI dirancang supaya efektif dengan cara menaikkan kepemilikan asing.

”Perlu ekspansi baik untuk berorientasi investasi yang menciptakan ekspor dan yang menciptakan subtitusi impor maupun logistik.DNI ini adalah kebijakan promotif, bukan protektif,” ujar dia.


Dalam DNI 2018 yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI, sebanyak 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI atau dibuka kesempatan PMA 100%. Apabila ditambah dengan DNI 2016 dan sebelumnya, jumlah bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI mencapai 95 bidang usaha.

 

Editor: Danar Priyantoro

Tags

Terkini

Kementerian PUPR Salurkan Bantuan PSU 395 Unit

Kamis, 2 September 2021 | 15:00 WIB
X