• Minggu, 23 Januari 2022

Narasumber di FGD Kementerian PAN-RB, Hakim Tinggi PTTUN Jakarta Memaparkan terkait Hukuman Disiplin bagi ASN

- Jumat, 26 November 2021 | 16:14 WIB
Narasumber di FGD Kementerian PAN-RB, Hakim Tinggi PTTUN Jakarta Memaparkan terkait Hukuman Disiplin bagi ASN/Foto Disiplin F Manao
Narasumber di FGD Kementerian PAN-RB, Hakim Tinggi PTTUN Jakarta Memaparkan terkait Hukuman Disiplin bagi ASN/Foto Disiplin F Manao

STRATEGI.ID-Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, Disiplin F Manao menyampaikan bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perbuatan untuk mengakomodir peserta Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021. Jakarta, Jumat (26/11/21).

Hal itu disampaikan pada acara webinar Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementeriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tema Akselerasi Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Selain itu, menurut Disiplin F Manao atau sering disapa DFM mengatakan bahwa seleksi CPNS menggunakan uang negara maka setiap kecurangan yang terjadi dapat dilaporkan ke KPK dan Aparat Kepolisian.

Baca Juga: Diminta Waspada! Disiplin F Manao Bicara Kasus Gelombang Ketiga Covid-19

"Pelaksanaan seleksi cpns ini menggunakan uang negara sehingga setiap kecurangan yang terjadi dapat juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun kepolisian karna kecurangan tersebut masuk juga sebagai kategori tindakan perbuatan korupsi." Kata Disiplin F Manao

Lebih lanjut, Dfm menyampaikan  prosedur penjatuhan hukuman disiplin PNS tertuang dalam PP nomo 53 Tahun 2021 Yo Peraturan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2010 yaitu, Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penyampaian Hukuman Putusan Disiplin.

Dfm menegaskan penjatuhan hukuman disiplin harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyimpangan prosedural dalam menjatuhkan hukuman kepada ASN yang melakukan pelanggaran dikategorikan cacat prosedur dan hal ini akan dibatalkan oleh Pengadilan.Ujarnya

Baca Juga: Disiplin F Manao Menyalurkan 22 ribu Masker untuk Gerakan Nias Selatan Bermasker

Walaupun kemudian cacat prosedur ini dapat diambil langkah selanjutnya namun waktu yang ditempuh dalam menyelesaikan pelanggaran ASN semakin lama yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi keuangan negara karena ASN tersebut tetap digaji oleh Negara. Tutupnya***

Halaman:

Editor: Martinus Yenn

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Waspada! Dua Kasus Kematian Akibat Varian Omicron

Sabtu, 22 Januari 2022 | 22:10 WIB
X