Update DPR RI, Politisi PKS: PT Bukit Asam Melebihi Jumlah Target Pasokan Batubara ke PLN

STRATEGI.ID-Meningkatnya ekspor batu bara Indonesia akibat tingginya permintaan dan tingginya harga batu bara internasional, dikhawatirkan mengancam ketersediaan batu bara untuk kepentingan dalam negeri, utamanya untuk mencukupi kekurangan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik PLN.

Terkait kondisi tersebut, Komisi VI DPR RI perlu memastikan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penambangan batu bara, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, memiliki kapasitas logistik batu bara yang dapat menjamin keamanan pasokan persediaan kebutuhan batu bara untuk ketahanan energi dalam negeri dan juga tujuan ekspor.

"Kita ingin mengetahui kinerja dari PT Bukit Asam Tbk serta anak perusahaannya yang ada di Kaltim tentang sejauh mana efisiensi efektivitas mereka dan juga ketaatannya kepada aturan-aturan pemerintah, khususnya dalam melaksanakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen dari total produksinya, serta juga kepada perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan usaha serupa," kata Anggota Komisi VI DPR RI Amin di sela-sela mengikuti agenda kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Kaltim, Kamis (20/1/22).

Baca Juga: Luhut Pandjaitan, Peningkatan kasus Omicron Yang Terjadi di Jabodetabek Menjadi Teater Perang Sesungguhnya

Usai menerima penjelasan aktual dari pihak PT Bukit Asam Tbk, Amin menyampaikan apresiasinya atas kinerja PT Bukit Asam yang mengalami peningkatan sebesar 330 persen year-on-year sampai dengan November 2021.

"Tentu kita berharap efisiensi yang lebih bagus lagi dengan melakukan perbandingan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang yang sama dengan kuantitas dalam produksi yang mungkin berimbang," imbuhnya.

Politisi PKS itu mengatakan, untuk pemenuhan pasokan batu bara kepada PT PLN sendiri, Bukit Asam mengaku bahwa mereka telah melebihi jumlah target yang ditentukan yakni sebesar 115 persen.

Baca Juga: Arteria Dahlan Minta Maaf, Wagub Jabar Batalkan Kerahkan Santri ke Senayan

"Artinya mereka sudah taat aturan pemerintah. Hanya yang nanti kita kritisi tentu dari PLN sendiri. Untuk itu kita nanti akan melakukan rapat dengar pendapat dengan dengan Kementerian BUMN, Direksi PT PLN (Persero) dan kita juga akan melibatkan Direksi PLN Batubara terkait isu yang lagi santer itu, " tandasnya.