• Jumat, 20 Mei 2022

Update DPR RI, Politisi PKS Kritisi Pemindahan Ibu Kota Negara

- Sabtu, 22 Januari 2022 | 21:10 WIB
Andi Akmal Pasluddin ingatkan Kementan tak terjebak proyek petani milenial. (Dok Fraksi PKS)
Andi Akmal Pasluddin ingatkan Kementan tak terjebak proyek petani milenial. (Dok Fraksi PKS)

 

STRATEGI.ID-Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi kebijakan pemerintah yang hendak pindah ibu kota negara, sedangkan persoalan esensial kenegaraan ini masih tidak beres.

Salah satu hal yang mendasar kebijakan negara kepada rakyatnya, menurut Akmal adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyat.

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa sidang 2021-2022, dan Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak.

Baca Juga: Update DPR RI, Ahmad Muzani Apresiasi Pernyataan Jokowi Terkait TNI Polri Tidak Menjabat PJ Gubernur

“Pemerintah ini mikir yang besar-besar, tapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu bayar hutang ke Bulog dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang. Utang Bulog kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) makin menumpuk, sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya," tukas Akmal dalam siaran persnya, Sabtu (22/1/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjabarkan, utang pemerintah kepada Bulog yang hingga kini belum dibayar mencapai Rp4,5 triliun. 

Utang ini akibat penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.

Baca Juga: Update DPR RI, Ini Hasil Kunjugan Rektor ITERA dengan Tamanuri

Halaman:

Editor: Ilwan Nehe

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X