Partai Buruh Kawal Sidang Uji Materi di MK dan Melakukan Aksi Demo di Istana Negara

STRATEGI.ID - Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menggelar aksi demo di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat Pada Senin, 5 Juni 2023.

Pimpinan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, memulai orasinya pada pukul 12.00 WIB, untuk mengawal uji materi di Mahkama Konstitusi (MK) dan melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda. 

Dalam aksi demo kali ini Partai Buruh dan Serikat Buruh membawa empat tuntutan di antaranya menolak RUU Kesehatan dan cabut Omnibus Law dan mengawal uji materi di MK.

Baca Juga: 7 Benda yang Sering Diabaikan, tapi Penting untuk Sering Dibersihkan

“Tujuan kami mengawal sidang MK terkait dengan sidang kedua yaitu permohonan Partai Buruh satu-satunya partai politik yang mengajukan yudisial review uji formil dan uji materil UU No 6 Tahun 2023 tenggang cipta kerja atau Omnibuslaw,” ujarnya.

Said Iqbal menjelaskan sidang tersebut merupakan sidang kedua, dan Partai Buruh dan Serikat Buruh mengharapkan hasil yang memuaskan.

“Mudah-mudahkan jam 1 siang nanti sidang akan dibuka majelis hakim dan sampai selesai kami akan informasikan kepada kawan-kawan media perkembangannya,” ucapnya.

Said Iqbal mengatakan dalam orasinya di kawasan Istana Negara dan MK adalah awal masih ada 25 hari aksi demo yang dilakukan di seluruh Indonesia.

Empat tuntutan yang dibawa oleh Partai Buruh meliputi Pertama, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kedua, revisi parliamentary threshold 4 persen. Ketiga, cabut presidential threshold 20 persen dan terakhir tolak RUU Kesehatan.

Empat paket undang-undang ini kami sebut demokrasi terpimpin, demokrasi yang tidak berpihak pada rakyat, demokrasi yang berpihak hanya pada elit partai, hanya berpihak pada kepentingan oligarki partai politik, Partai Buruh melawan itu," kata Said Iqbal.

Baca Juga: Benny Susetyo: Tanggung Jawab Besar Partai Politik dalam Menjaga Kemajuan Bangsa

Said Iqbal menjelaskan pada tanggal 6 Juni buruh akan melakukan aksi demo yang sama di Kantor Gubernur Banten, 7 Juni di Gedung Sate, 9 Juni di Kantor Gubernur Jawa Tengah, 14 Juni Kantor Gubernur Jawa Timur.

Setelah itu berlanjut ke Medan, Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu, Pekanbaru, Bandar Lampung, Samarindah dan Banjarmasin.

Kemudian, berlanjutkan ke daerah di Pontianak, Morowali, Konawe, Gorontalo, Mimika, Jayapura, Manokwari, Sorong, Ternate, Ambon, Kupang, hingga Mataram.