• Sabtu, 22 Januari 2022

TWK KPK konstitusional DPP LPPI: Apresiasi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

- Jumat, 3 September 2021 | 21:00 WIB
TWK KPK konstitusional DPP LPPI: Apresiasi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (Dok DPP LPPI)
TWK KPK konstitusional DPP LPPI: Apresiasi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (Dok DPP LPPI)

STRATEGI.ID - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda pemerhati Indonesia menyambut baik hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Nomor 34/PUU-XIX/2021 menyatakan, tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) akhirnya kini terang benderang Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sah dan konstitusional dan di dalam pelaksanaan TWK tidak ada pelanggaran hukum seperti apa yang di sebut sebut oleh pegawai yang tidak lolos TWK. 

Baca Juga: Bantah Upaya Penyingkiran, L-SAK ; Putusan MK Kuatkan TWK

Kami menilai putusan Mahkama Konsitusi (MK) sudah tepat dan akan menjadi acuan publik bahwa KPK telah melaksanakan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku melalui Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK )
oleh dari itu stop dan hentikan opini miring kepada KPK, hasil putusan MK sudah sangat jelas tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya untuk itu sebagai warga negara yang baik agar penghormati dan patuh pada hasil keputusan hukum yang berlaku.

Baca Juga: LSAK Nilai Putusan MK Kuatkan Bantahan TWK Merupakan Upaya Penyingkiran 57 Pegawai KPK

sebagai catatan dalam hal ini Indonesia menganut pemisahan kekuasaan agar lembaga pelaksanaan tugas kenegaraan saling menghormati hal - hal putusannya, kami dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia menyampaikan kepada kelembagaan agar dapat memahami dan memakai rem yang tegas untuk tidak masuk ke wilayah yang bukan yurisdiksi kewenangannya. 

Baca Juga: KPK Berusaha Memperjuangkan Nasib 57 Pegawainya yang Tak Lulus TWK

Atas dasar itulah maka kami kibarkan sepanduk bertempat di depan Tugu Proklamasi sebagai bentuk dukungan pada hasil putusan MK yang menghasilkan konstitusional dan di dalam pelaksanaan TWK tidak ada pelanggaran hukum dan terkait alih status pegawai KPK mempertegas bahwa di jalankanya UU KPK UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam pelaksaanya tidak ada pelanggaran dalam TWK, di jalankanya TWK KPK sudah sangat transparan di publik oleh KPK dan kpk menjalankan TWK sebagai bentuk menjalankan perintah UU , DPP LPPI juga mendukung KPK dan menyampaikan pada KPK jika ada kelompok - kelompok yang menolak pada hasil MK untuk tidak gentar dengan intervensi manapun karena pada hasil keputusan MK persoalan TWK bagi pegawai KPK di nyatakan sah dan konstitusional.

Baca Juga: Rakyat Mendukung KPK untuk Tetap Memberhentikan 56 pegawai KPK yang Gagal TWK

Seperti diketahui, MK memutuskan TWK bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. Putusan ini diketok setelah KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review UU KPK dan meminta MK menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) inkonstitusional. Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Selasa (31/08/21).Memutuskan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

"Menurut MK, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum."

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Update DPR RI, Anggota Baleg Kritisi RUU KSDDAHE

Jumat, 21 Januari 2022 | 15:15 WIB

Kader Muda Cantik Demokrat Tersandung Korupsi Termuda

Kamis, 20 Januari 2022 | 22:57 WIB
X