• Kamis, 2 Desember 2021

Bamsoet Akan Luncurkan Buku Negara Butuh Haluan

- Sabtu, 4 September 2021 | 18:00 WIB
Bamsoet Akan Luncurkan Buku Negara Butuh Haluan
Bamsoet Akan Luncurkan Buku Negara Butuh Haluan

STRATEGI.ID - Buku NEGARA BUTUH HALUAN merupakan Buku Bamsoet Ke-21 yang akan diterbitkan dan diluncurkan tanggal 10 September 2021 bersamaan dengan Buku Bamsoet Ke-20, HADAPI DENGAN SENYUMAN, Vaksinasi Kesehatan VS Vaksinasi Ideologi.

Buku NEGARA BUTUH HALUAN ini merupakan seri tulisan Bamsoet menanggapi reaksi atas Rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014 dan 20014-2019 tentang perlunya menghadirkan kembali PPHN melalui amandemen terbatas untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Amandemen terbatas fokus pada upaya bersama menyusun dan menghadirkan pokok-pokok halauan negara (PPHN) sebagai pedoman dan kerangka rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Baca Juga: Bamsoet Dukung Program BPPT Kembangkan Fast Charging Station Kendaraan Listrik
 
Meski jalan yang ditempuh MPR RI Periode 2019-2024 dalam mengambil kebijakan lewat musyawarah dan mufakat namun Bambang Soesatyo mengakui ada dinamika. “Dinamika menunjukan ada ruang-ruang terbuka untuk menyampaikan pandangan dan gagasan”, ungkapnya.
 
Dinamika yang terjadi dicontohkan saat ini, ada keinginan untuk menghidupkan kembali rencangan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Model pembangunan yang sekarang disebut pokok-pokok haluan negara (PPHN) itu sekarang sedang dibahas di MPR. Untuk membahas PPHN, dikatakan oleh Bambang Soesatyo, MPR menjaring berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.

“Pimpinan rutin mendatangi perguruan tinggi di berbagai kota untuk meminta masukan dari kalangan akademisi terkait landasan pembangunan bangsa Indonesia untuk 25, 50 hingga 100 tahun ke depan," ungkapnya.

Bamsoet Akan Luncurkan Buku Negara Butuh Haluan (https://www.instagram.com/bambang.soesatyo/?hl=id)

Baca Juga: Bamsoet: Dana Otsus Harus Mampu Tingkatan Mutu Pendidikan di Papua
 
Dalam PPHN, Bamsoet mengakui dinamika yang ada di MPR sangat dinamis. Apalagi keinginan amandemen terbatas untuk memasukan PPHN dalam UUD NRI 1945 itu sudah bergaung sejak 2 periode atau 10 tahun yang lalu.

"Saya senang Menghadirkan PPHN sebagai sebuah diskursus ketatanegaraan dan menunjukkan eksistensi MPR, bisa dikatakan telah berhasil. Namun menjadikan wacana tersebut sebagai sebuah usul perubahan, tentu sangat tergantung pada keputusan partai politik yang ada di MPR dan kelompok DPD," ujar Bamsoet.

Sesungguhnya, kata Bamsoet, perubahan UUD NRI 1945 telah diatur prosedurnya. UUD NRI 1945 memang tidak imun dengan perubahan karena memang pembentuknya mendesain perubahan UUD 1945 sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Generasi Milenial Menjadi Pemimpin Bangsa yang Adil dan Amanah

Halaman:

Editor: Margaretha Danti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Erick Thohir Resmi Jadi Anggota Kehormatan Banser

Senin, 29 November 2021 | 11:00 WIB
X