• Rabu, 27 Oktober 2021

Bamsoet Tegaskan MPR Terbuka Bagi Aspirasi Masyarakat Seputar PPHN

- Kamis, 9 September 2021 | 12:55 WIB
Bamsoet Tegaskan MPR Terbuka Bagi Aspirasi Masyarakat Seputar PPHN (Dok mpr.go.id)
Bamsoet Tegaskan MPR Terbuka Bagi Aspirasi Masyarakat Seputar PPHN (Dok mpr.go.id)

STRATEGI.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, MPR RI terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Bahkan dalam waktu dekat MPR RI akan menyelenggarakan diskusi publik secara berkala guna menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sekaligus menepis berbagai hoax terkait perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden maupun penambahan periodisasi presiden menjadi 3 periode. Kick off diskusi akan diselenggarakan akhir September 2021 bekerjasama dengan berbagai kalangan, terutama dengan media atau pers.

"Sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus watchdog dalam penyelenggaraan pemerintahan, pers tidak hanya menjadi media bagi publik dalam mendapatkan informasi. Melainkan juga menjadi media pendidikan, sekaligus kontrol sosial. Melalui diskusi publik dengan melibatkan insan pers, rakyat bisa menyuarakan aspirasinya seputar PPHN," ujar Bamsoet saat berdiskusi dengan Tribunnews.com Group di Jakarta, Jumat (03/09/21).

Baca Juga: Bamsoet Dukung Industri Direct Selling Sebagai Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, langkah MPR RI periode 2019-2024 menyiapkan kehadiran PPHN, tidak lain sebagai bentuk menjalankan amanat rekomendasi dari MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Baca Juga: Bamsoet: Vaksinasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Perkuat Imun Ideologi Bangsa

"Dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR RI, terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah. Keberadaan PPHN sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Sekaligus memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang otentik, konstitusional, kuat dan stabil dan berwibawa," jelas Bamsoet.

Baca Juga: Bamsoet Akan Luncurkan Buku Negara Butuh Haluan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan PPHN juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika. Saat ini MPR RI melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sedang melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) beserta naskah akademiknya.

Baca Juga: Bamsoet Dukung Program BPPT Kembangkan Fast Charging Station Kendaraan Listrik

"Ditargetkan selesai pada awal tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022, pimpinan MPR RI sudah bisa menyampaikan hasil kajian tersebut kepada para pimpinan partai politik, kelompok DPD, Ormas, civitas akademika, hingga stakeholder terkait lainnya seperti dunia usaha, untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN," jelas Bamsoet.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jokowi Minta Libur Nataru Dikelola dengan Baik

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:00 WIB

Dinda Syarif Mengaku Dirinya Seorang Transgender

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:00 WIB
X