• Minggu, 19 September 2021

Panja Mafia Tanah DPR RI: Harus Ada Kepastian Hukum Tanah untuk Rakyat Riau

- Selasa, 14 September 2021 | 19:15 WIB
Panja Mafia Tanah Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang (Foto: Dok Net/ Istimewa) (Dok Net/Istimewa)
Panja Mafia Tanah Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang (Foto: Dok Net/ Istimewa) (Dok Net/Istimewa)

STRATEGI.ID – Perjuangkan kepastian hukum ha katas tanah Rakyat Riau Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Riau untuk segera melakukan pengukuran ulang atas luasan tanah yang diterima oleh para pemenang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) hingga Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau. Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna B, HPL dan HTI di Riau.

Baca Juga: Kok Bisa Harta Kekayaan Kepsek SMKN 5 Tangerang Rp 1,6Triliun , Apakah Korupsi?

Menurut Panja Mafia Tanah DPR RI belakangan marak terjadi konflik horizontal yang terjadi diakibatkan dari sejulah jenis hak atas tanah yang ada di Riau.

"Untuk menghindari konflik horizontal dengan masyarakat, BPN harus melakukan pengukuran ulang terhadap luasan tanah yang mendapatkan HGU, HGB, HPL dan HTI karena disinyalir terdapat pemakaian lahan melebihi aturan yang diberikan," ungkap Ketua Panja Mafia Tanah DPR RI, Junimart dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (14/09/21).

Baca Juga: Puan: Jangan Kendor Walau Penularan Covid-19 Terus Melandai

Junimart menegaskan, BPN juga harus turut meninjau keberadaan dari kebun Plasma yang didirikan para pemilik hak atas tanah untuk perkebunan kelapa sawit. Keberadaan plasma-plasma tersebut juga harus ditinjau keberadaannya

"Harus ada kepastian hukum. Tanah untuk rakyat, tanah diperbolehkan untuk dikelola, diusahai oleh pengusaha untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanah pasal 33 UUD 1945," tegas politisi PDIP itu.

Baca Juga: Pegawai BPN Mantan Aktivis 98 Menjadi Korban Jual Beli Jabatan Mafia Tanah

Junimart juga menyoroti terkait hak dan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam menetapkan obyek tanah redistribusi atau “tanah redis“ adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah Negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah/BPN sebagai obyek Landreform. 

Halaman:

Editor: Suriel Tauruy

Sumber: Rilis DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Difitnah, Youtuber Atta Halilintar Lapor Polisi

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB

Bamsoet: Cintailah dah Belilah Produk Dalam Negeri

Sabtu, 18 September 2021 | 15:45 WIB
X