• Rabu, 20 Oktober 2021

Pemberhentian Pegawai KPK Jangan Jadi Baper, Sikap Presiden Punya Nilai Super

- Jumat, 17 September 2021 | 12:30 WIB
Ilustrasi gedung  KPK (istimewa)
Ilustrasi gedung KPK (istimewa)

STRATEGI.ID - Pemberhentian 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) TWK sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers pimpinan KPK merupakan keputusan tegas dan matang.

Berdasarkan putusan MK dan MA bahwa TWK sah dan konstitusional, tidak ada merugikan, dan tidak melanggar hak asasi manusia, maka keputusan pemberhentian tersebut menjadi ketetapan yang harus dilakukan.

Selain berdasarkan aturan perundangan, keputusan diambil menjadi catatan sejarah pemberantasan korupsi harus berdasarkan penguatan sistem.

Baca Juga: KPK dan BKN Digugat FOINI ke KIP, Soal Informasi Dokumen Asli TWK

Artinya, pemberhentian pegawai KPK atau berhenti, tetap sebagai suatu kehormatan. Yang dikedepankan adalah sistem bukan pada person sebagaimana didasarkan pada PP 63/2005.

Mempertegas keputusan MK dan MA, sikap Presiden juga sejalan dengan menempatkan keduanya sebagai court of law and court of justice.

Baca Juga: DPP LPPI: Dukung Penegakan Hukum Secara Profesional Yang Dilakukan KPK

Bahwa tindak lanjut hasil TWK merupakan kewenangan pemerintah, juga merujuk pada perangkat sistem peraturan perundang-undangan yang terkait penyelesaian masalah ini.

Oleh karena itu, Presiden pun menyampaikan hal ini adalah sopan-santun ketatanegaraan.

Halaman:

Editor: Antonius Danar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengusaha Kritik Mangkraknya Lahan PRPP Jawa Tengah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:55 WIB

Menparekraf Buka ‘Tour de Gayo’ Di Aceh

Senin, 18 Oktober 2021 | 11:00 WIB

Padangsidimpuan Meraih Penghargaan Kota Layak Anak

Minggu, 17 Oktober 2021 | 22:40 WIB
X