• Rabu, 20 Oktober 2021

Bamsoet: Amandemen Terbatas UUD Ditolak Tidak Dapat Diajukan di Masa Anggota yang Sama

- Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
Bamsoet: Amandemen Terbatas UUD Ditolak Tidak Dapat Diajukan di Masa Anggota yang Sama (Dok mpr.go.id)
Bamsoet: Amandemen Terbatas UUD Ditolak Tidak Dapat Diajukan di Masa Anggota yang Sama (Dok mpr.go.id)

STRATEGI.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan proses amandemen terhadap UUD NRI 1945 perlu diawali oleh hadirnya konsensus dan komitmen seluruh elemen bangsa.

Salah satu elemen yang penting yaitu dari unsur kekuatan politik di parlemen dan kelompok DPD RI agar konsisten dengan landasan pemikiran bahwa amandemen dilaksanakan secara terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Tanpa adanya konsensus dari Kekuatan Politik di parlemen, sangat sukar untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945.

Baca Juga: Dibalik Peluncuran Buku Bamsoet 'Negara Butuh Haluan'

"Kehadiran PPHN melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 sangat tergantung pada dinamika politik yang ada. Sebab, jika ada kekuatan politik yang tidak setuju maka akan sukar untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945," ujar Bamsoet dalam talkshow 'Menuju Amandemen UUD NRI 1945' yang diselenggarakan Tribun Network Kompas Gramedia, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (22/09/21).

Turut menjadi narasumber antara lain Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Arif Satria.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, mekanisme dan tata cara perubahan UUD diatur pada Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI.

Baca Juga: Hasil Survei ETOS Indonesia Institute Nyatakan Bamsoet Layak jadi Presiden Indonesia 2024

Usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan kepada Pimpinan MPR oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau 237 anggota.

Usulan perubahan diajukan secara secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengusaha Kritik Mangkraknya Lahan PRPP Jawa Tengah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:55 WIB

Menparekraf Buka ‘Tour de Gayo’ Di Aceh

Senin, 18 Oktober 2021 | 11:00 WIB

Padangsidimpuan Meraih Penghargaan Kota Layak Anak

Minggu, 17 Oktober 2021 | 22:40 WIB
X