• Kamis, 21 Oktober 2021

Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 23:15 WIB
Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Foto: Humas Kemenkeu)
Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Foto: Humas Kemenkeu)

STRATEGI.ID - Setelah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang maka pemrintah segera menerapkannya.

Dengan pengesahan ini, lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya.

Baca Juga: RUU APBN 2022 Sah Menjadi Undang-Undang

Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan (layer) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Perubahan-perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar.

RUU HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi.

Baca Juga: Setelah Uji Klinis BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat untuk Vaksin Zifivax

Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17 persen), negara-negara OECD (22,81 persen), negara-negara Amerika (27,16 persen), dan negara-negara G20 (24,17 persen).

Lebih lanjut, RUU HPP juga mengatur perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN.

Baca Juga: Berikut Ini Tanda-tanda kamu Terkena Anxiety Disorder, Begini Cara Mengatasinya

Sementara itu, pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

Halaman:

Editor: Martinus Yenn

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengusaha Kritik Mangkraknya Lahan PRPP Jawa Tengah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:55 WIB
X