• Kamis, 2 Desember 2021

Satgas BLBI Kini Diperkuat Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kabareskrim Polri

- Senin, 11 Oktober 2021 | 16:00 WIB
Satgas BLBI Kini Diperkuat Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kabareskrim Polri   (Foto:kemenpolhukkam)
Satgas BLBI Kini Diperkuat Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kabareskrim Polri (Foto:kemenpolhukkam)

STRATEGI.ID - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menegaskan, saat ini Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) semakin mantap mengejar kembalinya uang negara yang menggantung dalam kasus BLBI.

Pasalnya kini Satgas tersebut dibekali Keputusan Presiden (Keppres) baru dan personel tambahan, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) di jajaran Pengarah dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri di jajaran Pelaksana.

Baca Juga: Pemerintah Dorong Transisi Energi

Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI ini menjelaskan, masuknya Kabareskrim Polri ke dalam Satgas BLBI terutama untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana.

“Di dalam Keppres baru ini, ada nama Kabareskrim, masuk di sini karena kalau ada masalah pidana akan segera ditangani. Apa misalnya masalah pidananya? Tanah sudah diselesaikan kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya, itu nanti pidana. Negara akan turun tangan ada Bareskrim, ada Jamdatun dan Kejaksaan Agung,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, usai memimpin rapat Satgas BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, beberapa hari lalu.

Baca Juga: Jaranan: Masa Depan Anak Jauh Lebih Penting dan Harus Diselamatkan

Sementara itu, imbuh Mahfud MD, jika Satgas menemui permasalahan terkait dengan tanah, baik permasalahan sertifikat ataupun administrasi lainnya, akan segera ditangani oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti.

Meski pada dasarnya adalah permasalahan perdata, permasalahan pidana kemungkinan juga akan muncul.

Baca Juga: Telkom dan ITDC Siap Dukung Digitalisasi Mandalika Jadi Destinasi Wisata Kelas Dunia

“Kita memang tekanannya perdata. Tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih Negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Keppres baru lain, yang baru terbit hari Rabu, tanggal 6 Oktober,” ujar Mahfud.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Erick Thohir Resmi Jadi Anggota Kehormatan Banser

Senin, 29 November 2021 | 11:00 WIB
X