• Rabu, 20 Oktober 2021

KI Pusat Laksanakan Monev Kepatuhan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kepada 301 Badan Publik 

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 07:15 WIB
KI Pusat melakukan presentasi monev kepatuhan terhadap keterbukaan informasi terhadap 301 Badan Publik.
KI Pusat melakukan presentasi monev kepatuhan terhadap keterbukaan informasi terhadap 301 Badan Publik.

STRATEGI.ID - Komisi Informasi (KI) Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 301 Badan Publik, terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Senin (11/10/21). Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara presentasi agar publik bisa mengetahui tingkat kepatuhan publik Badan Publik yang dinilai.

Menurut siaran berita tertulis yang diterima strategi.id, Ketua KI Pusat  Gede Narayana menginformasikan pelaksanaan presentasi tersebut digelar selama empat hari, mulai dari (11/10/21) sampai dengan (14/10/21). Dari 301 Badan Publik, tujuh diantaranya adalah Kementerian, lainnya terdiri dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), Lembaga Non Struktural (LNS), Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Partai Politik (Parpol).

Baca Juga: Gubernur Jabar Lapor Terobosan Pendidikan Vokasi, BPK Jabar: SMK Baiknya Terintegrasi dengan Industri

Ketua KI Pusat juga menjelaskan komposisi Tim Penilai yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Juga waktu penilaian yang dilaksanakan secara marathon tiap hari empat sesi ini. Menurutnya selain seluruh Komisioner KI Pusat, penilaian juga melibatkan para praktisi. 

“(Red: antara lain) Prof Siti Zuhro adalah peneliti senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dr Totok Pranoto adalah Dosen UI (Universitas Indonesia), Dr Amiruddin adalah mantan Komisioner KI Pusat dan Akademisi Undip (Universitas Diponegoro),  Yohan Wahyu adalah Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Harian Umum Kompas,  akademisi UI Toto Pranoto, pegiat keterbukaan informasi Budi Rahardjo, Paulus Widiyanto, dan Maryati.” Jelas Gede.

Baca Juga: Ketua Komisi III DPR RI Meminta Kasus Kekerasan Seksual Anak Harus Diusut Secara Transparan

Ia juga menyampaikan bahwa presentasi Badan Publik ini merupakan bagian dari penilaian monev yang sangat penting untuk mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik. Gede mengungkapkan, hasil dari monev Badan Publik yang dilaksanakan KI Pusat akan dilaporkan kepada Presiden dan DPR RI sebagai bagian dari tugas KI Pusat selain tugas pokoknya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Baca Juga: KI Pusat Lakukan Pendampingan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Cegah Covid-19

Pada saat yang bersamaan, PJ e-monev KI Pusat Cecep Suryadi melengkapi bahwa pelaksanaan presentasi Badan Publik untuk mengukur kemampuan seluruh Badan Publik mengenai inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik. “Penilaian presentasi berdasarkan video presentasi yang telah disampaikan oleh badan publik kemudian didalami dari penilai yang terdiri dari penilai internal dan eksternal,” ujar Cecep.

Halaman:

Editor: Suriel Tauruy

Sumber: Rilis KIP

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengusaha Kritik Mangkraknya Lahan PRPP Jawa Tengah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:55 WIB

Menparekraf Buka ‘Tour de Gayo’ Di Aceh

Senin, 18 Oktober 2021 | 11:00 WIB

Padangsidimpuan Meraih Penghargaan Kota Layak Anak

Minggu, 17 Oktober 2021 | 22:40 WIB
X