• Rabu, 20 Oktober 2021

Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator Di Sidang MK

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator Di Sidang MK (Ist)
Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator Di Sidang MK (Ist)

STRATEGI.ID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/21) siang.

Keterangan tertulis Presiden Joko Widodo disampaikan melalui kuasa hukumnya Menteri Hukum dan Ham RI Yasona Laoli dan Menteri Kominfo Johny Plate yang dibacakan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong.

Menurut Presiden, pasal 15 Ayat (2) huruf f bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan, rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan bahwa fungsi Dewan Pers adalah fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers.

Baca Juga: Satgas BLBI Kini Diperkuat Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kabareskrim Polri

“Memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut maka maknanya, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo UU pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers. Hal tersebut telah secara jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi dalam ketentuan a quo terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Namun justeru Dewan Pers yang memfasilatasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers,” paparnya.

Presiden juga menjelaskan, dalam implementasinya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi pers, diterbitkan sebagai peraturan Dewan Pers.

Baca Juga: PEFINDO Memberikan Peringkat AAA Atas Obligasi Kepada Pelindo

Hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justru bertentangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Pada bagian lain, Presiden menjelaskan, apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers.

Baca Juga: Ketua Komisi III DPR RI Meminta Kasus Kekerasan Seksual Anak Harus Diusut Secara Transparan

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengusaha Kritik Mangkraknya Lahan PRPP Jawa Tengah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:55 WIB

Menparekraf Buka ‘Tour de Gayo’ Di Aceh

Senin, 18 Oktober 2021 | 11:00 WIB

Padangsidimpuan Meraih Penghargaan Kota Layak Anak

Minggu, 17 Oktober 2021 | 22:40 WIB
X