• Minggu, 28 November 2021

Ahmad Basarah : Kehadiran BPIP Di BRIN Memastikan Pancasila Jadi Sumber Riset Dan Inovasi

- Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
Ahmad Basarah : Kehadiran BPIP Di BRIN Memastikan Pancasila Jadi Sumber Riset Dan Inovasi (Ist)
Ahmad Basarah : Kehadiran BPIP Di BRIN Memastikan Pancasila Jadi Sumber Riset Dan Inovasi (Ist)

STRATEGI.ID - Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah berpandangan bahwa pro dan kontra keputusan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mengangkat dan melantik Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seharusnya tidak perlu terjadi. Kritikan tersebut menganggap seharusnya Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh seseorang dengan kaliber ilmuwan peneliti terkemuka.

Untuk bisa memahami pengangkatan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, maka kita harus melihat kembali konstruksi hukum UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek) dan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN.

Baca Juga: Hukum Divif 2 Kostrad selenggarakan Penyuluhan dan Kosultasi Hukum di Kesatuannya

“Dalam UU Sinasiptek, Pancasila merupakan rambu filosofis dan normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 5 huruf a UU Sinasiptek, yang mengatur bahwa “Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila,” kata Basarah di Jakarta, Kamis (14/10/21).

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut melanjutkan bahwa kebebasan akademik dalam pelaksanaan riset dan inovasi tidak berada dalam ruang hampa, melainkan perlu dimaknai sebagai pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah riset-riset yang tidak selaras dan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Para Dirut, Tekankan Pentingnya Profesionalisme BUMN

“Misalnya riset-riset tentang hak azasi manusia yang mengembangkan tentang legalisasi pernikahan sejenis seperti diberlakukan beberapa negara barat, penguatan kebebasan manusia untuk tidak bertuhan. Kemudian, riset perihal dukungan pada liberalisasi politik, misalnya saja sistem pemilu free fight liberalism yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Juga riset liberalisasi ekonomi yang mendukung negara sebatas hanya sebagai penjaga malam yang mengancam ekonomi kerakyatan. Jelas sekali riset-riset seperti tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Doktor Hukum lulusan Universitas Diponegoro tersebut.

Selain UU Sinasiptek, aturan lain yang juga perlu dipahami adalah, ketentuan Pasal 6 Perpres No.78 Tahun 2021 yang berbunyi "Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaga nukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.' Saya garis bawahi di sini adalah "Berpedoman pada nilai-nilai Pancasila".

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Secepatnya Wujudkan BUMN Go Global

Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila”.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Ucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2021

Kamis, 25 November 2021 | 10:48 WIB
X