• Minggu, 28 November 2021

Daryus: Kritik dan Kontrol Masyarakat Terhadap Regulasi Yang Merugikan Rakyat Kecil Sebagai Peserta BPJS

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
Daryus: Kritik dan Kontrol Masyarakat Terhadap Regulasi Yang Merugikan Rakyat Kecil Sebagai Peserta BPJS (Pribadi/bobby san strategi.id)
Daryus: Kritik dan Kontrol Masyarakat Terhadap Regulasi Yang Merugikan Rakyat Kecil Sebagai Peserta BPJS (Pribadi/bobby san strategi.id)

STRATEGI.ID - Relawan Jamkeswatch atau relawan pengawas jaminan kesehatan dibawah naungan FSPMI KSPI terus melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Baik itu bersifat regulasi maupun pelayanan di Rumah Sakit.

Belum lama ini terbit Permensos no 92/HUK/2021 yang isinya menonaktifkan 9 juta peserta Penerimaan Bantuan Iuran Kartu Indonesia Sehat (PBI KIS) APBN.

Baca Juga: Aipda Ambarita Dimutasi Usai Viral Video Geledah HP Warga

“Kami melihat perlu adanya kritik sosial dan juga sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap regulasi yang menurut pandangan kami sangat merugikan rakyat kecil sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, karena di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19 ini banyak pekerja yang di PHK, pekerja kontrak maupun Outsourching yang tidak diperpanjang, pedagang yang gulung tikar dan banyak lagi yang mengakibatkan peserta KIS APBN yang dinonaktifkan melalui Permensos ini tidak mampu lagi untuk pindah menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang lebih dikenal sebagai peserta Mandiri.” ulas salah satu Direktur Jamkeswatch Nasional, Daryus pada selasa (19/10/21).

“Seharusnya pemerintah lewat Kememsos mencari solusi yang terbaik bukan malah tiba tiba langsung menonaktifkan para peserta Kis APBN seperti sekarang ini", lanjut Daryus. .

Baca Juga: 5 Ciri Khas Seorang Santri, Selamat Hari Santri Nasional 2021

“Akurasi data kemiskinan sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung pengentasan masyarakat dari kemiskinan, berbicara konteks validasi dan akurasi data kemiskinan, paling tidak sistem pembaruan data harus dilaksanakan secara periodik", kata Daryus mengurai lebih jelas.

Bahkan menurutnya, dalam Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin mengamanatkan verifikasi dan validasi dikecualikan secara periodik yang telah diatur apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin seperti pandemi yang saat ini sedang melanda Indonesia. Tentu bukan sekedar dari segi jangka waktu verifikasi dan validasi saja tapi mestinya dari segi penilaian kriteria kemiskinan dapat menyesuaikan.

Baca Juga: Kumpulan Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2021, Cocok Jadi Status di Media Sosial

Dalam keterkaitannya dengan keputusan Mensos no.92/HUK/2021 yang mendasar pada pemutakhiran dan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dihapusnya 9 juta penerima bantuan iuran ( PBI ) Daryus berpendapat sebaiknya indikator kemiskinan pun menyesuaikan dengan kondisi saat ini agar relevan disusun lewat kesepakatan bersama para stakeholder.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Ucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2021

Kamis, 25 November 2021 | 10:48 WIB
X