• Sabtu, 29 Januari 2022

Anggota Komisi VII DPR Bukhori Yusuf Kritisi Draft RUU TPKS

- Rabu, 3 November 2021 | 15:00 WIB
Anggota Komisi VII DPR Bukhori Yusuf (Pribadi)
Anggota Komisi VII DPR Bukhori Yusuf (Pribadi)

ASTRATEGI.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI mengkritisi substansi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terbaru. Pihaknya menyoroti Konsideran draf RUU, khususnya konsideran filosofis pada huruf a, yang dianggap melompat langsung pada landasan UUD NRI 1945 sehingga berakibat pada diabaikannya landasan Pancasila yang tidak disebutkan dalam konsideran.

“Undang-Undang Dasar memiliki fundamen filsafat (Philosophische Grondslag) yang terletak di Pembukaannya, dimana jantungnya ada di alinea ketiga dan keempat. Sementara di alinea keempat itu terdapat Pancasila, dimana ruh Pancasila itu terletak pada sila pertama,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf, dalam keterangan tertulis, Rabu, (3/11/21).

Baca Juga: Tanda Orang Genius, Apakah Anda Salah Satunya? 

Namun demikian, Bukhori Yusuf menyebutkan, sangat disayangkan di dalam draf ini tidak disinggung sama sekali berkenaan dengan hal itu. Maka, konsideran ini perlu disempurnakan.

Tak hanya itu, kritik Bukhori selanjutnya menyasar pada konsideran sosiologis yang diterangkan pada Konsideran huruf b yang menyebut: “bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat”.

Baca Juga: Basilio Dias Araujo: Indonesia Siap Memimpin Wujudkan Agenda Strategis Ekonomi Laut Berkelanjutan

Menanggapi isi draf tersebut, Bukhori Yusuf menyayangkan sikap gegabah tim penyusun draf RUU TPKS yang tidak menyinggung norma agama sama sekali dalam konsideran itu.

“Selain bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kejahatan seksual juga sangat bertentangan dengan nilai agama. Jangan malu untuk mengakuinya. Dan jangan menampik betapa pentingnya peran agama dalam mengatur kehidupan kita karena tanpa agama muskil kita menjadi orang yang lurus. Karena itu saya usulkan perlu dimasukan nilai ketuhanan dalam poin konsideran ini,” tutur Bukhori Yusuf.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi VIII Pastikan Dana Haji Untuk Jemaah Indonesia Tetap Aman

Kemudian juga dari sisi yuridis, Bukhori Yusuf mengungkapkan, kejahatan seksual di dalam dan di luar pernikahan, keduanya harus masuk di pengaturan dalam draf RUU ini. Sehingga, sejumlah pasal di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) soal perzinaan akan menjadi relevan untuk disertakan.

Masih dalam kesempatan sama, Bukhori Yusuf turut menyinggung aspek pencegahan kejahatan seksual. Menurutnya, aspek pencegahan tidak bisa hanya dilakukan secara normatif, melainkan juga mesti dilakukan secara strategis, yakni melalui strategi pendidikan.

Baca Juga: Keindahan Pantai Melasti Beach Ungasan Bali

“Jadi, yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan seks bukan tentang seks bebas, tetapi seks yang sehat dan sesuai dengan norma kehidupan kita, khususnya norma yang mengacu pada ajaran agama,” ujar Bukhori Yusuf.

Di akhir paparan, Bukhori Yusuf mengatakan, draf RUU TPKS ini diharapkan mampu merespons ancaman kejahatan seksual di tengah masyarakat tanpa meninggalkan masalah baru.

Baca Juga: Apple Kembangkan Teknologi Pendeteksi Kecelakaan Pada Ponselnya

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Heboh! Video Babe Haikal Diusir Warga Ramai di Medsos

Jumat, 28 Januari 2022 | 13:30 WIB
X