• Minggu, 28 November 2021

BPIP: Ide Desentralisasi Sudah Ada Sejak Awal Kemerdekaan Indonesia

- Kamis, 25 November 2021 | 13:15 WIB
Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menyampaikan paparan dalam Diskusi Terbatas Setwapres. (Dok. BPIP)
Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menyampaikan paparan dalam Diskusi Terbatas Setwapres. (Dok. BPIP)

STRATEGI.ID – Pascareformasi 1998 gaung desentralisasi atau pembagian kekeuasan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah begitu santer didengar. Sampai akhirnya lahirlah sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengamatkan dihadirkannya desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah (Otda).

Baca Juga: BPIP : Implementasi Pancasila Dalam Tindakan Menjadi Modal Generasi Muda Melangkah ke Masa Depan

Desentralisasi sendiri ternyata bukan konsep baru yang dikenal oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Aris Heru Utomo, desentralisasi bukanlah konsep yang baru dikenal pada 1998 oleh Indonesia.

“Desentralisasi sudah coba dipahami, dan dilaksanakan sejak awal kemerdekaan Indonesia,” ujar Aris dalam Diskusi Terbatas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI secara daring pada Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: FGD BPIP, Jendral (Purn) Try Sutrisno : Jangan TNI di Polisikan dan Jangan Polisi di TNI kan

Aris memaparkan sejarah desentralisasi, yang secara sistem dikenal pertama kali pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945 s.d 1949. Desentralisasi secara konsep dikenalkan dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.

“Lalu pada masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 dengan pemantapan penyelengaraan desentralisasi melalui penertiban UU Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,” paparnya.

Baca Juga: Selesaikan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP dan Pemprov Jawa Tengah Gotong Royong Implementasikan

Aris melanjutkan pada masa Demokrasi Terpimpin sempat terjadi resentralisasi dan kewenangan pengelolaan pemerintahan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 1959, yang kemudian diundangkan ke dalam UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintdahan Daerah.

Halaman:

Editor: Suriel Tauruy

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Ucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2021

Kamis, 25 November 2021 | 10:48 WIB
X