• Minggu, 23 Januari 2022

Puan Maharani : Hak Perempuan Indonesia untuk Berpartisipasi dalam Politik dan Partai Politik Dijamin UU

- Jumat, 26 November 2021 | 14:00 WIB
Dalam IPU ke 143 di Madrid, Puan Bicara RI Berpijak Pada Kesetaraan Gender dalam Penyusunan Legislasi (Dpr.go.id)
Dalam IPU ke 143 di Madrid, Puan Bicara RI Berpijak Pada Kesetaraan Gender dalam Penyusunan Legislasi (Dpr.go.id)

STRATEGI.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Indonesia menyadari pentingnya reformasi hukum yang responsif gender dalam Inter Parliamentary Union (IPU) ke-143 yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. Ia mengatakan, hal tersebut sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.

“Indonesia juga telah melakukan review terhadap legislasi nasional untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender,” kata Puan.

Hal tersebut disampaikan pada forum anggota parlemen perempuan dalam IPU General Assembly ke-143 yang bertempat di IFEMA Palacio Municipal, Jumat (26/11/21). Pada panel diskusi bertajuk Strategies for gender-responsive law making: its benefits and related challenges, Puan mengatakan kajian yang dilakukan Indonesia itu menciptakan landasan yang kuat untuk mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak-hak perempuan.

Baca Juga: Akselerasi Transisi Energi di RI, PLN Jalin Kerja Sama dengan AFD Prancis

“Kami telah memasukkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan lokal,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan juga mengungkap, DPR RI memiliki forum Kaukus Parlemen Perempuan yang terus bekerja untuk mencapai lembaga yang berpihak pada kesetaraan gender dan representatif terhadap perempuan. Ia menegaskan, Indonesia menjamin perempuan memiliki hak yang sama dalam politik.

“Hak perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik dan partai politik dijamin oleh undang-undang tentang pemilu dan partai politik,” ucap Puan.

Baca Juga: Menjaga Kulit Bayi Dan Anak Agar Tidak Terkena Iritasi Dan Luka

Menurutnya, reformasi hukum yang responsif gender memberikan manfaat dalam bentuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan. Setidaknya, kata Puan, hal itu-lah yang terjadi di Indonesia.

“Manfaat lainnya adalah penguatan proses dan kapasitas kelembagaan lewat pengarusutamaan gender di semua sektor pada semua tingkatan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten hingga desa,” sebutnya.

Selain itu, reformasi hukum yang responsif gender disebut dapat meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tentunya, ditambahkan Puan, termasuk perlindungan perempuan dari perdagangan orang dan pernikahan dini.

Baca Juga: Ikatan Cinta 26 November 2021, Katrin Merasa Kejam Tidak Memberi Ijin Rendy bantu Jessica Pulih

“Selama tahun-tahun awal pengarusutamaan gender di Indonesia, kita dihadapkan pada tantangan sulitnya menerjemahkan pengertian gender,” ungkapnya.

Puan menyebut, tantangan itu membuat upaya pengarusutamaan gender masih terfokus secara sempit pada peningkatan partisipasi perempuan daripada fokus secara luas pada isu hak asasi manusia dan pemberdayaan.

“Namun saya percaya bahwa pelibatan penuh perempuan dalam program pembangunan nasional bukan hanya sebagai kebijakan afirmatif, tetapi tindakan berani untuk menghormati harkat dan martabat manusia,” tegas Puan.

Baca Juga: PLN: Standardisasi Akan Percepat Transisi Ekosistem Kendaraan Listrik

Dalam IPU General Assembly di Madrid, Puan juga akan menjadi pembicara di beberapa sesi. Selain dalam forum parlemen perempuan, ia akan menyampaikan pidato pada sesi General Debate dengan tema Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming division and building community.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jokowi Sampaikan Sikap Indonesia untuk Kasus Myanmar

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:30 WIB

M Achadi Rektor UBK Di Era Presiden Soekarno

Sabtu, 22 Januari 2022 | 11:30 WIB
X