Ini 17 Tuntutan Koalisi Rakyat Lawan Korupsi Kolusi Nepotisme (KRL KKN) Didepan Halaman Gedung DPR RI

STRATEGI.ID-Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi Nepotisme (KRL-KKN) gelar unjuk rasa di depan halaman gedung DPR RI, Jakarta Pusat. (19/5/22).

KRL KKN menyebut bahwa kondisi bangsa hari ini sangat memperihatinkan dan jauh dari cara pandang bernengara. Bahkan KRL KKN tegas menyampaikan bahwa Pemerintah dikendalikan oleh oligarki sehingga terjadinya tindakan korupsi yang tidak terkendali dan merajalela. 

Selain itu, KRL KKN sebut berdasarkan pembiaran itu berimbas rusaknya demokrasi dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan semakin menyengsarakan rakyat kecil.

Baca Juga: Hasil Konsolidasi KRL KKN, Kamis Esok Akan Mulai Aksi Nasional

Berikut 17 poin tuntutan aksi masa KRL KKN :

1. Melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indoneisa menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Karena KKN merajalela terjadi dimana-mana, baik di DPR maupun Istana dan jalanya Negara dikendalikan oligarki maka DPR dan Istana sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Oleh karenanya layak membubarakan diri atau jika tidak membubarkan diri rakyat berhak membubarkan DPR dan orang-orang yang ada di Istana demi kepentingan kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Menuntut turunya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat.

3. Menuntut para penghianat demokrasi yang berupaya mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan (tiga periode dan penundaan pemilu) serta terlihat bermaksud melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya atau mengundurkan diri dari jabatan politiknya. Oleh karena itu kepada saudara Luhut Binsar Panjaitan, Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Tito Karnaviaan, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan lainya yang mendukung upaya ‘kudeta konstitusi’ tersebut segera mengundurkan diri atau dimundurkan oleh rakyat dari posisi jabatanya saat ini baik di pemerintahan maupun di partai politik.

Baca Juga: Seruan Undangan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN)