Mahasiswa Serukan Berantas Oligarki

STRATEGI.ID - Hari Kebangkitan Nasional Indonesia ke 114 menjadi momentum untuk menyuarakan aspirasinya. Beragam problematika Pemerintahan RI menjadi pokok pemikiran yang diserukan oleh mahasiswa pada Aksi Unjuk Rasa di depan Gedung MPR/DPR RI.

Sebagai sebuah upaya untuk mengkritisi Pemerintahan RI, mahasiswa memandang bahwa Oligarki sudah mengakar pada pengelolaan negara yang berujung merugikan rakyat Indonesia.

"Pola Pemerintahan RI yang terindikasi melakukan praktek politik Oligarki menjadi keprihatinan tersendiri di masyarakat. Praktek politik menyimpang ini menjadikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai cara mengelola negara. Dan sebagai sebuah usaha memberantas KKN, mahasiswa melakukan unjuk rasa," cetus Adit, juru bicara mahasiswa dari Universitas Pamulang saat diwawancara strategi.id pada Kamis, (19/05/22).

Baca Juga: Sederet Nama-Nama Pengkhianat Demokrasi Menurut KRL KKN, Termasuk Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian

Pada momentum unjuk rasa ini, mahasiswa memandang perlu untuk adanya perubahan yang menyeluruh di Pemerintahan RI. Para oknum yang menyalahgunakan wewenang jabatannya didesak untuk mundur atau dicopot dari jabatannya.

"Praktek politik Oligarki inilah yang dimasa depan akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintahan RI berikutnya. Dikhawatirkan nantinya praktek politik yang melakukan KKN ini akan mengakar di birokrasi Pemerintahan RI dan negara kita akan tergadai martabat kebangsaannya," ujar Adit.

Sebagai sebuah aksi unjuk rasa, tentunya diharapkan aspirasi yang digulirkan oleh mahasiswa mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Presiden RI, Joko Widodo. Sebab bagi mahasiswa, Pemerintahan RI sudah tak mampu melaksanakan tanggung jawab kenegaraannya dengan baik dan cenderung bekerja untuk golongan tertentu.

Baca Juga: Persib Bandung Terus Pantau Ryohei Miyazaki

"Pada prinsipnya, mahasiswa menuntut untuk terjadinya perubahan yang signifikan dalam tata kelola bernegara. Dan tentunya praktek politik Oligarki yang perlu diberantas yang merupakan akar permasalahannya. Serta didorong untuk terbentuknya Pemerintahan RI yang bersih dari KKN dimasa yang akan datang," pungkas Adit.***