Babe Aldo: Singgung Indonesia Sedang Darurat Kedaulatan Kesehatan Saat Berorasi Di Depan Gedung DPR

STRATEGI.ID - Babe Aldo alias Ali Ridho terlihat ikut dalam aksi massa mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL KKN) yang berunjuk rasa menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/05/22).

Dalam orasinya, Babe Aldo mengatakan Indonesia saat ini sedang darurat kedaulatan, Ia mengatakan hal tersebut terkait rencana rapat PBB terkait persoalan pandemi global Covid 19 pada Mei ini.

Menurutnya, hal itu akan berdampak pada kesehatan rakyat Indonesia, Babe Aldo menyebut kedaulatan kesehatan Indonesia akan diserahkan pada WHO, menurutnya itu membuat Indonesia saat ini sedang mengalami penjajahan yang dilakukan melalui bidang kesehatan.

Baca Juga: Megawati Ajak Parpol di Negara BRICS Kerja Sama Atasi Masalah Dunia Berbasis Semangat KAA 1955

"Artinya kedaulatan kesehatan Indonesia akan diserahkan ke tangan WHO, andai kata WHO mengatakan Indonesia pandemi maka pemerintah Indonesia harus mengikuti pandemi itu dan kalau WHO mengatakan lockdown maka Indonesia harus lockdown, jika WHO mengatakan harus vaksin maka Indonesia harus vaksin," klaimnya di dalam orasi itu.

Sebagai informasi, mahasiswa yang tergabung dalam KRL KKN itu melakukan aksi di depan DPR hari ini sebagai bagian dari hasil konsolidasi nasional.

Dalam aksi ini, setidaknya ada 13 tuntutan yang KRL KKN suarakan, beberapa di antaranya terkait polemik praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di jajaran pemerintahan.

Selain itu, KRL-KKN juga menuntut diturunkannya harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gas, bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

Baca Juga: Persib Bandung Akan Gelar Uji Coba Melawan Singapura

Kemudian, menuntut pemerintah agar mengangkat guru dan pegawai honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat secara ugal-ugalan.