Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Menuntut Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan Hidup

STRATEGI.ID - Memperingati hari Kebangkitan Nasional Indonesia, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi Nepotisme (KRL KKN), mendatangi Gedung MPR DPR RI di Senayan, Jakarta.

Didepan Gedung MPR DPR RI mahasiswa menyuarakan aspirasinya yang beberapa tuntutan diantaranya adalah mengenai pembangunan infrastruktur yang digalang oleh Pemerintah RI.

Menyikapi pembangunan infrastruktur tersebut mahasiswa menyuarakan agar Pemerintah RI melakukan pembangunan yang berbasis kearifan lokal dan lingkungan hidup.

Baca Juga: Babe Aldo: Singgung Indonesia Sedang Darurat Kedaulatan Kesehatan Saat Berorasi Di Depan Gedung DPR

"Pemerintah RI semestinya memberlakukan pembangunan infrastruktur didaerah dengan memperhatikan aspirasi warga setempat. Ada baiknya Pemerintah RI tidak terlalu memaksakan pembangunan tanpa melibatkan peran serta rakyat didaerah yang terdampak," cetus Adit, juru bicara mahasiswa dari Universitas Pamulang yang menjadi perwakilan KRL KKN pada Kamis, (19/05/22).

Tentunya peran serta aspirasi masyarakat daerah patut diserap untuk pembangunan infrastruktur didaerah yang terdampak. Dengan melibatkan rakyat yang menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berbasis kearifan lokal dan lingkungan hidup dapat dirasakan manfaatnya dengan baik untuk rakyat.

"Pemerintah RI juga harus bertindak tegas untuk memberikan sanksi juga hukuman terhadap korporasi yang melakukan pembakaran lahan hutan. Sampai saat ini masih tampak keraguan negara dalam menindak para oknum korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan hidup," ujar Adit saat diwawancarai strategu.id didepan Gedung MPR/DPR RI.

Pada unjuk rasa ini, mahasiswa juga menyerukan agar Pemerintah RI memberlakukan sanksi dan hukuman yang tegas bagi para oknum yang terlibat dalam pembakaran hutan dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Baca Juga: Aji Santoso Bangga Dengan Perkembangan Persebaya Surabaya

"Tindakan perusakan lingkungan hidup yang diantaranya adalah pembakaran hutan ilegal harus diberikan hukuman dan sanksi yang tegas. Sebab dampak kerusakan lingkungan hidup dan pembakaran hutan ilegal dapat mempengaruhi alam Indonesia yang mengakibatkan pemanasan global seperti yang kita rasakan bersama saat ini," pungkas Adit.***