• Selasa, 5 Juli 2022

Puan Maharani: Cuti Melahirkan 6 Bulan Demi Pencegahan Stunting dan Bonding Ibu dan Anak

- Sabtu, 18 Juni 2022 | 18:00 WIB
Puan Maharani saat mengisi acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, (18/06/22) (dpr.go.id)
Puan Maharani saat mengisi acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, (18/06/22) (dpr.go.id)

STRATEGI.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap pentingnya Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). RUU ini diperjuangkan, salah satunya agar memaksimalkan tumbuh kembang anak sehingga permasalahan seperti stunting (gizi kronis) dapat dihindari.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani saat mengisi acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, (18/06/22).

Didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana dr. Ribka Tjiptaning, Puan Maharani memberikan penyuluhan kepada ratusan ibu hamil dan calon pengantin. Ia juga memberikan sosialisasi mengenai tumbuh kembang anak kepada orangtua yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun.

Baca Juga: Tingkatkan Privasi, Cek Fitur Terbaru dari Whatsapp

“Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang mana nantinya ibu bekerja yang melahirkan itu cutinya Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan Maharani.

RUU KIA dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 itu, disebut Puan Maharani, penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia.

RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Oleh karena itu, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Baca Juga: PRIMA Minta KPU Beri Kelonggaran Waktu Pengisian SIPOL

Dalam RUU KIA, DPR akan memperjuangkan hak bagi para ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, perlakuan dan fasilitas khusus, serta dan prasarana umum.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tok, DPR Setujui PMN 2023 untuk BUMN

Senin, 4 Juli 2022 | 22:00 WIB
X