• Minggu, 4 Desember 2022

Dewan Pers dan Menko Polhukam Bahas RKUHP, SMSI: Tolak Pasal yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers

- Jumat, 29 Juli 2022 | 15:35 WIB
Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, pertemuan ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/07/22). (smsi)
Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, pertemuan ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/07/22). (smsi)

STRATEGI.ID - Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, pertemuan ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/07/22).

Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” tutur Mahfud.

Baca Juga: Presiden Jokowi Terima Kehormatan Presiden Japan-Indonesia Association

Menurut Mahfud, RKUHP tersebut dulu sudah akan diketok. Namun lantaran ada demo besar, presiden pada 2019 minta pengesahannya ditunda.

Saat bertemu Menko Polhukam, Dewan Pers dipimpin ketuanya, Prof Azyumardi Azra. Ikut mendampingi M Agung Dharmajaya (wakil ketua), anggota Dewan Pers (Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro. Hadir juga perwakilan anggota konstituen Dewan Pers, Sasmito Madrim, dan Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar SH.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

“Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus simulasinya. Besok akan saya sampaikan ke Kemenkumham. Wamenkumham akan kita panggil minggu depan,” ungkapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Ketua Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League

Ia menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting, pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial.

Halaman:

Editor: Bobby San

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Waspada, Semeru Alami 8 Kali Gempa Letusan Dalam 6 Jam

Minggu, 4 Desember 2022 | 15:35 WIB

Berita Terkini Gunung Semeru Berstatus Awas!

Minggu, 4 Desember 2022 | 15:10 WIB

13 Remaja Ditangkap Karena Bawa Sajam di Bantul

Minggu, 4 Desember 2022 | 14:25 WIB
X